Kemenkeu Siapkan Transfer Pensiun Langsung pada 2027
Kemenkeu merancang pembayaran uang pensiun langsung ke rekening pribadi mulai 2027. Akurasi dan pemutakhiran data penerima menjadi syarat penting sebelum skema diterapkan.
Kementerian Keuangan merancang pembayaran uang pensiun langsung ke rekening pribadi penerima mulai 2027. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan skema ini menjadi bagian dari modernisasi perbendaharaan negara, agar dana pensiun dapat disalurkan langsung dari rekening Kas Umum Negara kepada pensiunan.
Rencana tersebut menggunakan mekanisme Government-to-People (G2P) Payment, yakni pembayaran pemerintah kepada individu. Pemerintah menargetkan penyaluran berlangsung tepat waktu dan tepat jumlah. Namun, penerapannya bergantung pada kesiapan data pensiunan yang harus akurat serta mengikuti kondisi terkini.
Suahasil menyampaikan rencana itu dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10). Ia mengatakan pemerintah ingin memperluas pembayaran langsung ke rekening pribadi, sehingga para pensiunan tidak lagi menerima pembayaran melalui perantara.
Skema G2P diperluas ke penerima pensiun
Pembayaran langsung ke rekening bukan mekanisme yang sepenuhnya baru bagi pemerintah. Menurut Suahasil, skema serupa telah diterapkan untuk sejumlah kelompok, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, serta penerima tunjangan profesi guru. Penyaluran bantuan sosial juga mulai menggunakan mekanisme tersebut.
Ke depan, pemerintah ingin memasukkan pensiunan ke dalam cakupan pembayaran langsung. Suahasil menyebut penerima pensiun idealnya memperoleh hak mereka melalui rekening pribadi, sebagaimana kelompok penerima lain yang telah menggunakan sistem G2P. Rencana yang sedang disiapkan itu ditujukan untuk mulai berjalan pada 2027.
“Saya juga berharap bahwa bukan hanya PNS, TNI, Polri, penerima bantuan sosial, tapi juga para pensiunan. Pensiunan kita sekarang idealnya juga menurut saya dan kita akan desain untuk masukkin 2027 menerima uang pensiunnya langsung di rekeningnya,” kata Suahasil.
Perluasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memodernisasi sistem perbendaharaan. Suahasil menilai kemampuan sistem untuk mengirim pembayaran langsung kepada individu menunjukkan perubahan dibandingkan puluhan tahun lalu, ketika kapasitas perbendaharaan belum memungkinkan mekanisme tersebut diterapkan.
Akurasi data jadi syarat penyaluran
Sebelum pembayaran langsung diterapkan, pemerintah perlu memastikan data penerima pensiun benar dan mutakhir. Informasi yang sesuai dengan kondisi terkini menjadi dasar agar dana dikirim kepada orang yang berhak. Karena itu, pemutakhiran data menjadi salah satu pekerjaan penting dalam persiapan rencana 2027.
Suahasil menegaskan bahwa data penerima harus menjadi perhatian utama. Pemerintah merancang agar pembayaran dilakukan langsung dari rekening Kas Umum Negara ke rekening pribadi penerima. Dengan alur tersebut, penyaluran tidak lagi bergantung pada perantara untuk sampai kepada pensiunan.
“Yang penting datanya, data pensiunannya yang penting itu data yang benar, data yang up to date, data yang paling mutakhir dan kita transfer langsung dari rekening Kas Umum Negara,” ujar Suahasil.
Penekanan pada data juga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memastikan pembayaran tepat sasaran. Data yang tidak akurat berisiko menghambat proses penyaluran, sedangkan informasi yang mutakhir diperlukan agar pembayaran dapat diterima oleh penerima yang semestinya. Pemerintah belum merinci tahapan teknis maupun proses pemutakhiran data dalam keterangan tersebut.
Pembayaran langsung dan inklusi keuangan
Pemerintah berharap penggunaan rekening untuk pembayaran pensiun maupun bantuan sosial dapat mendukung inklusi keuangan. Suahasil mengatakan arahan Presiden untuk membukakan rekening bagi masyarakat, terutama penerima perlindungan sosial, bertujuan agar bantuan diterima melalui rekening bank. Ia menyebut langkah itu sebagai bagian dari penguatan sistem keuangan yang lebih inklusif.
Pembayaran langsung juga diharapkan membuat proses pencairan lebih sederhana dan mengurangi ketergantungan pada mekanisme melalui kantor pos. Pemerintah menilai perkembangan teknologi serta kapasitas perbendaharaan saat ini memungkinkan pembayaran dari pemerintah kepada individu dilakukan dalam cakupan yang lebih luas.
Meski demikian, rencana pembayaran pensiun langsung pada 2027 masih memerlukan persiapan, terutama untuk memastikan data penerima siap digunakan. Kejelasan pelaksanaan dan kesiapan rekening akan menjadi hal yang perlu ditunggu menjelang penerapan. Bagi pensiunan, perubahan ini diharapkan membuat penerimaan hak bulanan berlangsung lebih langsung dan mudah diakses.
