Karhutla Kalimantan 2026: Api, Asap, dan Akar Masalah
Karhutla membakar puluhan ribu hektare di Kalimantan sepanjang 2026. Gambut yang mengering, kabut asap, dan desakan penegakan hukum menjadi perhatian dalam penanganannya.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meluas di Kalimantan sepanjang 2026. Data Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan mencatat 57.081,33 hektare terbakar di pulau itu hingga Juni, bagian dari total 107.465,47 hektare lahan terbakar di Indonesia.
Api menjalar di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Dampaknya melampaui kerusakan vegetasi: kabut asap mengganggu kesehatan dan kegiatan warga, sementara lahan gambut yang terbakar berisiko kehilangan fungsi ekologisnya.
Besarnya angka kebakaran berbeda menurut wilayah dan periode pencatatan. Di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, tercatat 1.316 kejadian sejak Januari hingga 6 Oktober, dengan luas lahan terbakar sekitar 2.122 hektare. BNPB, dalam laporan hingga 28 September, mencatat luas indikatif lahan terbakar di Kalimantan Barat sekitar 38.310,86 hektare.
Gambut membuat api sulit dipadamkan
Lahan gambut menjadi salah satu faktor yang membuat karhutla di Kalimantan rumit ditangani. Gambut terbentuk dari timbunan sisa tumbuhan yang terurai perlahan selama ribuan tahun. Saat masih basah, lapisan ini mampu menyimpan air dalam jumlah besar. Namun, ketika mengering, material organiknya menjadi mudah terbakar.
Api juga dapat merambat di bawah permukaan tanah dan bertahan meski kobaran di atasnya sudah tidak terlihat. Kondisi ini membuat pemadaman tidak cukup hanya menyasar titik api yang tampak. Menurut Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN, Dony Rachmanadi, kebakaran gambut berkaitan erat dengan terganggunya tata air.
Dony menjelaskan, pengeringan lahan membuat material organik yang sebelumnya terendam menjadi rentan terbakar. Ia juga menyebut satu kali kebakaran dapat menurunkan kemampuan gambut menahan air sekitar 15 persen. Jika kebakaran berulang, fungsi hidrologinya bisa semakin rusak dan lahan lebih mudah terbakar kembali.
Karena itu, penyebab karhutla tidak bisa dipisahkan dari kondisi cuaca maupun cara lahan dikelola. Kemarau membuat gambut mengering, tetapi sejumlah pengamat mengingatkan bahwa api tetap membutuhkan pemantik. Pengeringan melalui kanal atau perubahan tata guna lahan dapat memperburuk kerentanan kawasan.
Kabut asap menekan kehidupan warga
Di wilayah terdampak, kebakaran bukan sekadar titik panas pada peta. Warga harus menghadapi udara yang tidak sehat, mengurangi kegiatan di luar rumah, dan khawatir api mendekati permukiman. Asap juga dapat mengganggu kegiatan belajar dan penerbangan, sebagaimana dicatat dalam laporan mengenai dampak karhutla.
Situasi itu tidak serta-merta menghentikan kehidupan sehari-hari. Pekerja tetap mencari nafkah, pedagang tetap membuka usaha, dan anak-anak membutuhkan pendidikan. Namun, pembatasan aktivitas luar ruang dan penggunaan masker menjadi kebutuhan ketika kualitas udara memburuk. Langkah perlindungan tersebut tidak menggantikan kebutuhan warga atas udara bersih.
Sejumlah kejadian tercatat di sekitar Bontang pada Oktober. BPBD Bontang melaporkan kebakaran di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kanaan, pada 1 Oktober dan di Jalan Kol 6, Kelurahan Gunung Elai, pada 3 Oktober. Total luas lahan yang terbakar dalam dua kejadian itu 0,54 hektare.
Api kemudian membakar sekitar tiga hektare lahan di sekitar PLTU Kaltim 2, Bontang Lestari, pada 6 Oktober. Petugas pemadam mengerahkan empat armada, dibantu tim dari PT GPK, karyawan dan petugas keamanan PLTU, serta personel kepolisian. Pada 13 Oktober, kebakaran sekitar 2,33 hektare juga dilaporkan terjadi di Desa Suka Rahmat, Kabupaten Kutai Timur.
Desakan penegakan hukum dan pencegahan
Di tengah operasi pemadaman, kalangan masyarakat sipil meminta penyebab kebakaran ditelusuri secara objektif. Ketua Yayasan Edukasi Hukum Indonesia, Muhamad Pazri, menilai data satelit dan pola lokasi kebakaran dapat membantu menguji apakah aktivitas manusia turut berperan. Menurut dia, gambut kering memang rentan terbakar, tetapi tetap memerlukan sumber pemantik.
Pazri mendorong penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab. Ia menyebut perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang terbukti membiarkan lahannya terbakar dapat dikenai sanksi, termasuk paksaan pemerintah hingga pembekuan izin.
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang pembakaran lahan. Pasal 108 mengatur ancaman pidana penjara tiga hingga 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar bagi pelaku pembakaran. Ketentuan lain dalam undang-undang itu juga mengatur tanggung jawab mutlak korporasi pada perkara tertentu terkait kerusakan lingkungan.
Pemerintah telah mengerahkan langkah pemadaman, termasuk operasi udara dan Teknologi Modifikasi Cuaca. Namun, para pengkritik menilai upaya darurat perlu berjalan seiring dengan pencegahan dan penindakan di tingkat hulu. Transparansi penyelidikan, perlindungan tata air gambut, serta pengawasan penggunaan lahan akan menentukan apakah kebakaran serupa dapat ditekan pada musim kemarau berikutnya.
