Sanksi Etik AKBP Roby Dinilai Terlalu Ringan

Kuasa hukum pelapor menilai sanksi etik AKBP Roby Heri Saputra terlalu ringan. Pelapor mempertimbangkan membawa perkara perselingkuhan itu ke jalur pidana.

sanksi-etik-akbp-roby-dinilai-terlalu-ringan

Kuasa hukum pelapor menilai sanksi etik terhadap AKBP Roby Heri Saputra terlalu ringan. Setelah mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat itu dinyatakan melanggar kode etik terkait perselingkuhan, pihak pelapor mempertimbangkan membawa perkara tersebut ke jalur pidana.

Keberatan itu disampaikan Albert Sinay, kuasa hukum pelapor berinisial CW. Ia menyoroti putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menjatuhkan sanksi berupa pernyataan perbuatan tercela, permintaan maaf, dan penempatan khusus.

Putusan KKEP dan sanksi untuk AKBP Roby

Dalam sidang etik, Roby dinyatakan melanggar Pasal 8, Pasal 8 huruf c angka 3, serta Pasal 13 huruf f Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Pasal 13 huruf f mengatur larangan bagi pejabat Polri untuk melakukan perzinaan dan/atau perselingkuhan dalam etika kepribadian.

Sanksi yang dijatuhkan mencakup pernyataan bahwa perbuatan Roby tercela. Ia juga diwajibkan menyampaikan permohonan maaf, baik secara lisan maupun tertulis. Menurut informasi yang disampaikan mengenai putusan tersebut, Roby menjalani penempatan khusus selama tujuh hari.

Albert menyatakan putusan itu lebih ringan daripada tuntutan yang diajukan. Keberatan tersebut menjadi alasan pelapor mempertimbangkan upaya hukum pidana. Namun, bahan yang tersedia belum merinci pasal pidana yang akan digunakan maupun kapan langkah itu akan ditempuh.

Pelapor pertimbangkan jalur pidana

Perkara ini berkaitan dengan dugaan perselingkuhan yang, menurut laporan sumber, berujung pada aborsi yang dilakukan perempuan terkait. Informasi tersebut menjadi bagian dari alasan pelapor menilai persoalan tidak cukup diselesaikan melalui sanksi etik. Meski demikian, putusan KKEP yang disebut dalam pemberitaan berfokus pada pelanggaran kode etik Polri.

Perbedaan antara sanksi etik dan kemungkinan proses pidana penting dicermati. Putusan KKEP menyatakan Roby terbukti melanggar aturan internal kepolisian, sedangkan rencana menempuh jalur pidana masih berupa pertimbangan dari pihak pelapor. Belum ada keterangan dalam bahan berita mengenai laporan pidana yang telah diajukan atau proses hukum lanjutan yang sedang berjalan.

Karena itu, keberatan terhadap berat-ringannya sanksi tidak dengan sendirinya mengubah putusan etik yang telah dijatuhkan. Langkah berikutnya, jika ditempuh, akan bergantung pada keputusan pelapor dan perkembangan penanganan perkara. Bahan sumber juga tidak memuat tanggapan Roby secara langsung atas penilaian kuasa hukum pelapor tersebut.

Roby dibebastugaskan dari jabatan

Sebelum putusan etik tersebut, Roby telah dibebastugaskan dari jabatan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Ia kemudian berstatus perwira menengah Polri tanpa jabatan dan ditempatkan di Yanma. Keterangan mengenai status itu disampaikan oleh Budi, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan.

Dengan demikian, perkara ini tidak hanya berujung pada sanksi dalam sidang etik, tetapi juga perubahan posisi Roby di lingkungan kepolisian. Ia tidak lagi menjabat Kasat Reskrim, sementara keberatan pelapor terhadap putusan KKEP masih membuka kemungkinan adanya langkah lanjutan.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada apakah pelapor benar-benar menempuh jalur pidana dan bagaimana penanganannya. Untuk saat ini, keputusan etik dan pertimbangan membawa perkara ke ranah pidana merupakan dua hal berbeda yang perlu dipantau secara terpisah.

Garispublik