Survei SMRC soal Elektabilitas Prabowo Jadi Sorotan

Karyono Wibowo mempertanyakan hasil survei SMRC yang menempatkan elektabilitas Dedi Mulyadi jauh di atas Prabowo. Ia meminta metodologi riset dibuka secara transparan.

survei-smrc-elektabilitas-prabowo-jadi-sorotan

Hasil survei SMRC yang menempatkan elektabilitas Dedi Mulyadi jauh di atas Prabowo Subianto menjelang Pemilu 2029 dipertanyakan pemerhati isu demokrasi dan politik, Karyono Wibowo. Ia menilai perbedaan hasil itu dengan survei sejumlah lembaga lain perlu dicermati, sekaligus meminta metodologi dan dasar kesimpulan SMRC dibuka secara transparan.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/10), Karyono menyebut selisih yang mencolok membuat hasil riset tersebut perlu diuji secara kritis. Menurut dia, angka survei bukan sekadar data, sebab hasilnya dapat ikut membentuk persepsi publik dan cara masyarakat membaca persaingan politik.

Sorotan tersebut muncul di tengah beragam hasil survei mengenai kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan elektabilitas tokoh politik. Namun, dua hal itu merupakan ukuran yang berbeda. Tingkat kepuasan menggambarkan penilaian responden terhadap kinerja, sedangkan elektabilitas merujuk pada pilihan atau dukungan dalam simulasi politik yang dilakukan lembaga survei.

Perbedaan angka survei kepuasan Prabowo

Karyono memaparkan sejumlah lembaga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo berada di atas 60 persen. Parameter Politik Indonesia (PPI), misalnya, mencatat angka 65,2 persen. Indonesia Political Opinion (IPO) berada di 63 persen, sementara Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) mencatat 79,3 persen.

Adidaya Institute juga merekam tingkat kepuasan sebesar 60,3 persen. Angka-angka itu dipakai Karyono untuk menunjukkan bahwa hasil dari beberapa lembaga tersebut memiliki kecenderungan serupa, meski besarannya tidak sama. Ia membandingkannya dengan hasil SMRC yang menjadi sorotan, terutama karena Dedi Mulyadi disebut berada jauh di atas Prabowo dalam elektabilitas.

Perbandingan itu perlu dibaca dengan cermat. Data kepuasan terhadap presiden tidak dapat langsung disamakan dengan angka elektabilitas dalam simulasi pemilihan. Karena itu, angka-angka yang disampaikan Karyono memberi konteks mengenai penilaian terhadap kinerja Prabowo, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan selisih elektabilitas antara Prabowo dan Dedi Mulyadi.

Karyono meminta metodologi SMRC dijelaskan

Pokok keberatan Karyono adalah perbedaan hasil SMRC dengan mayoritas lembaga survei lain yang ia rujuk. Ia menilai jarak tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana survei dilakukan dan bagaimana kesimpulan disusun. Karyono tidak menyebut angka elektabilitas SMRC secara terperinci dalam keterangan yang dikutip, sehingga besaran selisihnya tidak dapat dihitung dari informasi tersebut.

Ia juga tidak menyampaikan rincian teknis survei, seperti jumlah responden, waktu pengumpulan data, ataupun simulasi pertanyaan yang digunakan. Tanpa informasi itu, pembaca belum dapat menilai secara menyeluruh apakah perbedaan hasil dipengaruhi oleh rancangan survei, pilihan skenario, atau faktor lain. Permintaan transparansi dari Karyono berangkat dari pentingnya informasi tersebut untuk membaca hasil secara utuh.

“Survei bukan sekadar angka; hasilnya dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan pembacaan terhadap peta persaingan politik. Oleh karena itu, metodologi dan dasar kesimpulan SMRC harus dibuka secara transparan,” ujar Karyono.

Pernyataan itu menempatkan keterbukaan metode sebagai bagian penting dari perdebatan. Hasil survei yang berbeda tidak otomatis menunjukkan salah satu lembaga keliru. Namun, perbedaan yang lebar membuat publik membutuhkan penjelasan yang cukup untuk mengetahui apa yang diukur, kapan pengukuran dilakukan, serta bagaimana angka tersebut diperoleh.

Membaca hasil survei menjelang Pemilu 2029

Dalam membaca survei elektabilitas, publik perlu membedakan temuan riset dari kesimpulan politik yang lebih luas. Data dari satu lembaga menggambarkan hasil berdasarkan metode dan waktu pengumpulan data yang digunakan lembaga tersebut. Ketika hasil dari beberapa lembaga berbeda, informasi mengenai metode menjadi penting agar perbandingan tidak hanya bertumpu pada angka akhir.

Hingga informasi yang disampaikan dalam keterangan Karyono, yang tersedia adalah perbandingan angka kepuasan Prabowo dari empat lembaga dan penilaian bahwa hasil elektabilitas SMRC berbeda jauh dari lembaga lain. Rincian angka elektabilitas maupun penjelasan metode SMRC tidak disertakan. Karena itu, pertanyaan Karyono masih berpusat pada kebutuhan untuk membuka dasar riset, bukan pada pembuktian bahwa hasil survei tersebut keliru.

Perdebatan ini menjadi pengingat bahwa survei politik perlu dibaca bersama konteks dan metodologinya, bukan hanya dari posisi tokoh dalam tabel. Penjelasan yang transparan akan membantu masyarakat menilai hasil secara lebih proporsional ketika peta persaingan menuju Pemilu 2029 terus menjadi perhatian.

Garispublik