Rini Ajak PNS dan PPPK Dukung Digitalisasi Perlinsos
Rini Widyantini meminta seluruh ASN, termasuk PNS dan PPPK, terlibat dalam percepatan digitalisasi Perlinsos. Hingga kini, 9,29 juta keluarga telah melakukan registrasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini meminta seluruh aparatur sipil negara, baik PNS maupun PPPK, terlibat dalam percepatan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos). Pemerintah menyiapkan transformasi tersebut untuk membuat penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Ajakan itu disampaikan di tengah persiapan peluncuran nasional digitalisasi Perlinsos. Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk memastikan kesiapan program tersebut.
Langkah pemerintah itu disebut sebagai tindak lanjut arahan presiden mengenai percepatan reformasi perlindungan sosial. Rini menekankan, transformasi digital di lingkungan pemerintah semestinya menghadirkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat, bukan berhenti pada perubahan sistem semata.
Digitalisasi Perlinsos disiapkan untuk memperbaiki layanan
Dalam keterangannya pada Selasa (20/10), Rini mengatakan pemerintah ingin memastikan layanan hasil transformasi digital menjadi lebih mudah, terintegrasi, dan aman. Ia juga menegaskan manfaatnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa transformasi pemerintahan digital benar-benar menghadirkan pelayanan yang mudah, terintegrasi, aman dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Rini.
Pesan tersebut menempatkan kualitas pelayanan sebagai salah satu tujuan utama digitalisasi Perlinsos. Pemerintah berupaya agar proses perlindungan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran sekaligus transparan dan mudah dijangkau. Namun, keterangan yang tersedia belum merinci perubahan teknis yang akan diterapkan ataupun tahapan layanan bagi masyarakat.
Dalam konteks itu, Rini meminta keterlibatan seluruh ASN, termasuk PNS dan PPPK. Meski demikian, belum dijelaskan secara spesifik bentuk tugas yang akan dijalankan para aparatur tersebut, unit mana yang terlibat, maupun bagaimana pembagian perannya dalam pelaksanaan program.
Registrasi Perlinsos baru mencapai 9,68 persen
Rini mengungkapkan sebanyak 9.294.281 kepala keluarga telah melakukan registrasi Perlinsos. Angka tersebut setara dengan 9,68 persen dari total 96.044.487 kepala keluarga di seluruh Indonesia.
Data registrasi itu menjadi gambaran mengenai jumlah keluarga yang telah tercatat dalam proses yang sedang berjalan. Berdasarkan angka yang disampaikan Rini, sebagian besar kepala keluarga dalam total tersebut belum tercatat melakukan registrasi. Pemerintah belum menyampaikan dalam keterangan itu target jumlah pendaftar maupun batas waktu pencapaiannya.
Perbandingan tersebut juga menunjukkan bahwa cakupan registrasi masih menjadi bagian penting dalam persiapan digitalisasi perlindungan sosial. Agar tujuan program tercapai, masyarakat perlu dapat mengakses layanan dengan mudah, sejalan dengan arah yang disampaikan Rini. Namun, informasi mengenai saluran registrasi, persyaratan, atau bantuan bagi warga yang menghadapi kendala tidak dijelaskan dalam paparan tersebut.
Karena itu, ajakan kepada ASN berlangsung bersamaan dengan upaya pemerintah menyiapkan peluncuran nasional dan mendorong registrasi. Rapat koordinasi tingkat menteri yang digelar KPTDP ditujukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan, sementara angka pendaftaran memberi gambaran tentang kondisi registrasi yang telah dilaporkan.
Peran ASN dan kesiapan peluncuran nasional
Digitalisasi Perlinsos membawa harapan agar bantuan sosial lebih tepat sasaran dan prosesnya lebih terbuka. Rini menekankan pentingnya layanan yang terintegrasi dan aman, tetapi rincian tentang cara kerja sistem serta keterlibatan aparatur belum diuraikan dalam informasi yang tersedia.
Ke depan, pelaksanaan program akan bergantung pada kesiapan pemerintah menjalankan transformasi tersebut dan kemudahan masyarakat mengakses layanan. Penjelasan lebih lanjut mengenai peran PNS dan PPPK, mekanisme registrasi, serta tahapan peluncuran akan membantu publik memahami apa yang perlu dilakukan. Untuk saat ini, pemerintah menyatakan persiapan terus dilakukan agar digitalisasi perlindungan sosial memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
