Bea Keluar Emas Dinilai Jaga Pasokan Industri Perhiasan
Pengusaha perhiasan mengkhawatirkan pasokan bahan baku jika bea keluar emas dicabut. Kemenperin akan membahas kepastian kebijakan dengan Kementerian Keuangan.
Pengusaha perhiasan khawatir pasokan emas untuk industri dalam negeri menyusut jika bea keluar emas dicabut. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, para pelaku usaha menyampaikan keresahan itu saat pengurus Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) bertemu dengannya di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2026).
Menurut Sarmuji, bea keluar yang berlaku selama ini membantu industri perhiasan mendapatkan bahan baku dari produsen emas domestik. Jika kebijakan itu berubah, produsen dapat memilih menjual emas ke pasar luar negeri, sehingga bahan baku yang tersedia bagi pengolah di Indonesia berpotensi berkurang.
“Tapi mereka juga ada keresahan, ada rumor bahwa bea keluar itu akan dicabut,” kata Sarmuji, seperti dikutip detikFinance. Ia mengaku belum mengetahui dari mana kabar tersebut berasal. Meski demikian, pemerintah menilai isu itu perlu diantisipasi.
Kemenperin akan meminta kejelasan kebijakan
Sarmuji menyatakan Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mengenai kelanjutan kebijakan bea keluar emas. Ia belum menyebut adanya keputusan pencabutan, maupun pihak yang menyampaikan rencana tersebut.
Langkah koordinasi itu menyusul kekhawatiran APPI bahwa industri perhiasan dalam negeri dapat kesulitan memperoleh bahan baku bila penjualan emas ke luar negeri menjadi pilihan yang lebih menarik bagi produsen. Kekhawatiran tersebut disampaikan sebagai respons atas rumor, bukan pengumuman resmi mengenai perubahan aturan.
Sarmuji mengingatkan kondisi sebelum bea keluar diterapkan. Saat itu, menurut dia, industri perhiasan harus mengimpor emas sebagai bahan baku. Pengolahan bahan impor menjadi perhiasan memang menghasilkan nilai tambah, tetapi nilainya dinilai terbatas karena bahan bakunya tidak berasal dari produksi dalam negeri.
APPI memandang keberlanjutan kebijakan itu dapat membantu daya saing industri perhiasan nasional, termasuk di pasar ekspor. Asosiasi juga mengaitkannya dengan upaya hilirisasi, yakni mendorong emas tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah lebih jauh menjadi produk bernilai tambah di Indonesia.
Rencana pengolahan logam mulia ikut dibahas
Pertemuan APPI dengan Menperin tidak hanya membahas pasokan bagi produsen perhiasan. Asosiasi juga menyampaikan rencana investasi Tanaka Precious Metal, perusahaan asal Jepang, untuk mengembangkan industri pengolahan logam mulia di Indonesia. Nilai investasi tersebut belum disampaikan.
Rencana industrinya mencakup produksi potassium gold cyanide (PGC) dan bonding wire. Kedua material itu digunakan dalam industri elektronik dan otomotif, menurut Wakil Ketua APPI Arief Budiman. Ia menyebut pengembangan sektor tersebut dapat membuka pemanfaatan emas domestik untuk kebutuhan industri selain perhiasan.
Arief menilai Indonesia belum memiliki industri precious metal seperti yang dibahas dalam pertemuan itu. Ia memperkirakan produksi emas dari sejumlah perusahaan tambang di Indonesia mencapai sekitar 120 ton. Jika industri pengolahan logam mulia berkembang di dalam negeri, APPI memperkirakan produksi tersebut berpotensi terserap secara keseluruhan.
Perkiraan itu menggambarkan besarnya peluang yang dilihat asosiasi, tetapi realisasinya bergantung pada berkembangnya industri pengolahan dan ketersediaan bahan baku. APPI menyambut positif pertemuan dengan Sarmuji dan berharap bea keluar tetap dipertahankan agar pasokan emas domestik mendukung kegiatan pengolahan.
Pasokan lokal menjadi perhatian industri
Bagi pengusaha perhiasan, isu bea keluar berkaitan langsung dengan kepastian memperoleh bahan baku. Sementara itu, rencana investasi Tanaka Precious Metal menunjukkan adanya kebutuhan lain atas emas domestik, yakni untuk menghasilkan material yang dipakai sektor elektronik dan otomotif. Kedua pembahasan tersebut bertemu pada satu kepentingan: memperbesar pengolahan emas di dalam negeri.
Belum ada kepastian bahwa bea keluar akan dicabut. Kementerian Perindustrian akan membahas kebijakan itu bersama Kementerian Keuangan dan Ditjen Bea dan Cukai, sedangkan APPI menanti keberlanjutan aturan yang menurut asosiasi membantu industri perhiasan dan agenda hilirisasi.
