Reformasi Pasar Modal Jadi Ujian Pulihkan Kepercayaan
OJK dan BEI menyiapkan delapan agenda reformasi setelah IHSG anjlok menyusul pengumuman MSCI. Pembenahan mencakup free float, transparansi pemilik, dan tata kelola.
Kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia diuji setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh tajam dalam dua hari pada akhir Januari. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons gejolak itu dengan menyiapkan delapan agenda reformasi, mulai dari memperbesar porsi saham publik hingga memperketat keterbukaan informasi kepemilikan.
Langkah tersebut menyusul pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai metodologi penghitungan free float. Penyedia indeks global itu menyoroti transparansi pasar modal Indonesia dan meminta perbaikan. MSCI juga membekukan rebalancing saham Indonesia untuk Februari hingga Mei, serta memperingatkan kemungkinan penurunan status Indonesia dari emerging market menjadi frontier market apabila pembenahan tak dilakukan.
DetikFinance melaporkan, pengumuman MSCI memicu aksi jual besar-besaran. Investor yang panik melepas saham, sementara portofolio investor ritel berubah merah. BEI sampai menghentikan sementara perdagangan setelah IHSG merosot tajam.
IHSG berbalik arah setelah mencetak rekor
Gejolak itu datang tak lama setelah IHSG mencatat rekor tertinggi sepanjang masa. Pada pekan sebelumnya, indeks sempat menembus level 9.100. Namun, pada Rabu, 28 Januari, IHSG anjlok hingga enam persen ke 8.596,15 pada awal perdagangan. Tekanan jual kemudian membawa indeks turun lebih dalam, sampai sekitar delapan persen.
Direktur Utama BEI saat itu, Iman Rachman, menyebut kepanikan investor ritel berkaitan dengan dua hal yang disampaikan MSCI: pembekuan rebalancing pada Februari dan perubahan metodologi free float. Tanpa rebalancing, tidak ada penambahan maupun pengurangan konstituen perusahaan Indonesia dalam indeks MSCI pada periode tersebut.
“Apa yang terjadi hari ini memang ada, menurut saya panic selling,” kata Iman Rachman.
Sehari setelah penurunan pertama, IHSG kembali merosot sekitar delapan persen, ke level 7.654,66. BEI kembali menerapkan penghentian sementara perdagangan. Situasi itu memperlihatkan betapa cepatnya kekhawatiran terkait keterbukaan dan status indeks merambat menjadi tekanan jual di pasar.
Ancaman perubahan klasifikasi menjadi perhatian tersendiri. Indonesia saat itu berada di kelompok emerging market, bersama Malaysia. Jika turun ke frontier market, Indonesia akan berada dalam kelompok berbeda, yang menurut Iman dapat menempatkannya sejajar dengan Vietnam dan Filipina. MSCI menyatakan keputusan terkait status tersebut akan ditetapkan apabila perbaikan belum dilakukan hingga Mei.
Pergantian pimpinan menyertai gejolak
Rangkaian penurunan indeks diikuti perubahan kepemimpinan di lembaga pasar keuangan. Pada 30 Januari, Iman mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Direktur Utama BEI. Ia menyebut keputusan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejatuhan IHSG dalam dua hari sebelumnya.
Pada hari yang sama, sejumlah pejabat OJK juga menyatakan mundur, termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Setelah itu, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik ditunjuk sebagai direktur utama sementara. Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai pelaksana tugas ketua sekaligus wakil ketua Dewan Komisioner OJK. Keduanya kemudian menjadi pimpinan definitif di lembaga masing-masing.
Di tengah pergantian tersebut, BEI menyatakan akan berdiskusi dengan MSCI dan menyiapkan formula perbaikan sebelum Mei 2026. OJK dan BEI kemudian memaparkan delapan rencana aksi untuk memperkuat integritas pasar modal. Reformasi itu diarahkan agar keterbukaan dan tata kelola pasar lebih sejalan dengan praktik global serta memenuhi ekspektasi penyedia indeks internasional.
Free float dan keterbukaan pemilik jadi agenda awal
Salah satu rencana yang diumumkan ialah menaikkan batas minimum saham publik atau free float emiten, dari 7,5 persen menjadi 15 persen. OJK dan BEI menyebut peningkatan porsi kepemilikan publik itu sebagai upaya mendorong likuiditas. Ketentuan baru tersebut juga dimaksudkan mengikuti praktik yang dinilai berlaku secara global.
Agenda lain menyasar keterbukaan pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO). Emiten akan didorong mengungkap siapa pihak yang menjadi pemilik akhir serta hubungan afiliasi pemegang saham. Dengan informasi tersebut, struktur kepemilikan diharapkan lebih jelas bagi investor yang menilai perusahaan tercatat.
OJK dan BEI juga merencanakan pendetailan data tipe investor serta penguatan kewajiban pengungkapan informasi. Di sisi tata kelola, mereka menyiapkan demutualisasi BEI untuk meminimalkan potensi benturan kepentingan. Rencana lain mencakup penegakan aturan dan sanksi secara konsisten, serta kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit. Penyusun laporan keuangan emiten juga direncanakan wajib memiliki sertifikasi Certified Accountant.
Delapan agenda tersebut menjadi pekerjaan lanjutan setelah guncangan indeks dan pergantian pimpinan. OJK dan BEI menyatakan komitmen reformasi mereka dalam dialog bersama pelaku pasar modal di Main Hall BEI, Jakarta, pada 1 Februari. Tenggat pembenahan yang berkaitan dengan penilaian MSCI berada pada Mei 2026.
