Bangka Perpanjang Kontrak 2.742 PPPK Paruh Waktu

Pemkab Bangka memperpanjang kontrak 2.742 PPPK paruh waktu mulai 1 Oktober 2026. Kontrak 72 pegawai dihentikan, sebagian besar atas permintaan sendiri.

bangka-perpanjang-kontrak-2742-pppk-paruh-waktu

Pemerintah Kabupaten Bangka memperpanjang kontrak 2.742 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu mulai 1 Oktober 2026. Pada saat yang sama, kontrak 72 pegawai lainnya dihentikan karena permintaan sendiri dan sejumlah alasan yang membuat masa kerja mereka tidak dapat diperpanjang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka Rismy Wiramadonnah menyampaikan informasi tersebut di Sungailiat, Jumat, 2 Oktober. Ia menjelaskan, dari 72 pegawai yang kontraknya dihentikan, sebanyak 55 orang mengajukan penghentian atas kemauan sendiri. Sementara itu, 17 orang lainnya tidak dapat melanjutkan kontrak karena faktor lain.

Kontrak 72 PPPK paruh waktu dihentikan

Rismy tidak merinci faktor yang membuat kontrak 17 pegawai tersebut tidak bisa diperpanjang. Karena itu, alasan penghentian kelompok tersebut tidak dapat disamakan begitu saja dengan permintaan berhenti dari 55 pegawai lainnya.

Jumlah pegawai yang kontraknya berlanjut jauh lebih besar dibandingkan yang dihentikan. Namun, pemerintah daerah tidak menyebutkan jumlah keseluruhan PPPK paruh waktu di Kabupaten Bangka, sehingga persentase pegawai yang diperpanjang maupun dihentikan tidak dapat dihitung dari keterangan yang tersedia.

Penghentian kontrak juga tidak serta-merta berarti seluruh pegawai yang terdampak diberhentikan karena masalah kinerja. Keterangan BKPSDMD hanya menyebut permintaan sendiri untuk 55 orang dan faktor lain bagi 17 orang. Rincian lebih jauh mengenai kelompok kedua tidak disampaikan.

Pemkab Bangka yakin pelayanan tetap berjalan

Meski ada 72 kontrak yang berakhir, Rismy meyakini keputusan tersebut tidak akan memengaruhi sistem pelayanan di unit kerja Pemerintah Kabupaten Bangka. Ia mengingatkan bahwa PPPK paruh waktu tetap memikul tanggung jawab sebagai aparatur negara, dengan tuntutan bekerja profesional, berintegritas, dan mengutamakan pelayanan.

Pesan itu disertai pengingat agar pegawai menjaga kinerja dan disiplin dalam pekerjaan sehari-hari. Aspek yang disebut Rismy meliputi kehadiran, ketepatan waktu, serta penyelesaian tugas. Dengan demikian, perpanjangan kontrak bukan hanya urusan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan evaluasi atas pelaksanaan tugas pegawai.

“Penilaian kinerja terus berjalan dan menjadi dasar evaluasi pada periode berikutnya,” kata Rismy.

Ia menambahkan, disiplin dan kinerja yang baik menjadi bekal bagi pegawai untuk memperoleh karier yang lebih baik ke depan. Pernyataan tersebut menempatkan evaluasi kinerja sebagai proses berkelanjutan, bukan sekadar penilaian pada saat kontrak akan diperpanjang.

Evaluasi kinerja jadi dasar periode berikutnya

BKPSDMD Kabupaten Bangka, kata Rismy, terus menata administrasi kepegawaian PPPK paruh waktu secara tertib dan akuntabel. Penataan ini penting agar informasi mengenai kontrak dan status pegawai tercatat dengan baik, terutama ketika masa perjanjian kerja memasuki periode evaluasi.

Gambaran serupa juga muncul di daerah lain, meski jumlah dan alasan di tiap pemerintah daerah berbeda. Pemerintah Kota Medan, misalnya, memperpanjang kontrak 8.393 PPPK paruh waktu dari total 8.450 pegawai. Sebanyak 57 orang tidak diperpanjang, dengan rincian 18 orang memiliki kinerja di bawah baik, 17 mengundurkan diri, 13 meninggal dunia, dan sembilan memasuki usia pensiun.

Data Medan tersebut tidak menjelaskan kondisi di Kabupaten Bangka, tetapi menunjukkan bahwa hasil perpanjangan kontrak dapat mencakup beragam alasan dan perlu dibaca sesuai keterangan masing-masing daerah. Di Bangka, informasi yang disampaikan sejauh ini terbatas pada jumlah pegawai yang diperpanjang dan dihentikan serta pembagian alasan secara umum.

Bagi pegawai yang kontraknya berlanjut, imbauan untuk menjaga kedisiplinan menjadi pengingat bahwa status kerja berjalan beriringan dengan tanggung jawab pelayanan publik. Sementara itu, rincian mengenai 17 kontrak yang tidak diperpanjang masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah daerah.

Garispublik