Gaji di Bawah Rp10 Juta, Bagaimana dengan ASN?

Pemerintah merencanakan perluasan insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta pada 2027. Mayoritas ASN diperkirakan berada di bawah batas tersebut.

gaji-di-bawah-rp10-juta-bagaimana-dengan-asn

Pemerintah menyiapkan perluasan insentif pajak bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta per bulan pada 2027. Rencana yang menyasar sekitar 7,5 juta pekerja di seluruh sektor itu turut menyoroti penghasilan aparatur sipil negara (ASN), yang menurut perkiraan mayoritas masih berada di bawah batas tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) yang saat ini berlaku bagi sektor tertentu akan diperluas. “Kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan pariwisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah Rp10 juta,” kata Airlangga, seperti dikutip DDTCNews pada 1 Oktober 2026.

Rencana tersebut berbeda dari bantuan tunai yang disiapkan untuk kuartal IV 2026. Pemerintah juga merencanakan insentif senilai total Rp900.000, atau Rp300.000 per bulan, untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta selama Oktober hingga Desember. Kedua kebijakan memiliki periode dan bentuk dukungan yang berbeda.

Insentif PPh 21 direncanakan menjangkau semua sektor

Pada 2026, insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada pekerja di lima sektor: alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata. Perluasan yang direncanakan untuk 2027 akan mengubah cakupan tersebut, dengan pekerja di seluruh sektor menjadi sasaran selama upahnya berada di bawah Rp10 juta.

Insentif pajak itu bukan berarti pekerja menerima tambahan gaji dengan nominal yang sama dengan pajak yang ditanggung. Berdasarkan penjelasan DDTCNews, PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai kepada pegawai, termasuk ketika pemberi kerja memberikan tunjangan pajak atau menanggung PPh Pasal 21. Pembayaran tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak.

Meski arah kebijakan sudah disampaikan, perluasan pada 2027 masih merupakan rencana pemerintah. Sementara itu, pelaksanaan insentif tahun ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/2025. Ketentuan tersebut mengatur penerima dari kategori pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu.

Penghasilan ASN banyak berada di bawah batas Rp10 juta

Batas penghasilan dalam rencana insentif itu membuat struktur pendapatan ASN ikut menjadi perhatian. Data yang dihimpun Demokratis.co.id menyebut gaji pokok PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 berada pada rentang Rp1,69 juta hingga Rp6,37 juta. Adapun gaji pokok PPPK menurut Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 berkisar Rp1,94 juta sampai Rp7,33 juta.

Gaji pokok bukan satu-satunya komponen penghasilan. Tunjangan kinerja bagi sejumlah jabatan, mulai dari level pelaksana hingga fungsional keahlian pertama, umumnya berada di kisaran Rp3 juta sampai Rp5 juta per bulan. Jika digabung, penghasilan mayoritas ASN disebut berada pada rentang Rp5 juta hingga Rp8 juta.

Dengan demikian, sebagian ASN berpotensi berada di bawah ambang Rp10 juta yang menjadi acuan rencana insentif. Namun, besaran penghasilan dapat berbeda menurut jabatan dan instansi. Kondisi di pemerintah daerah juga disebut lebih terbatas, antara lain karena bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perkiraan yang dikutip Demokratis.co.id menyebut sekitar 70 persen ASN—atau 4,7 juta dari total 6,7 juta orang—masih berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Angka tersebut memberi gambaran luasnya kelompok yang mungkin berada dalam rentang sasaran, tetapi tidak dengan sendirinya memastikan setiap ASN akan menerima insentif. Rencana PPh Pasal 21 DTP ditujukan kepada pekerja dengan syarat yang berlaku, dan rincian aturan untuk 2027 masih perlu ditunggu.

Penyesuaian PTKP masih dibahas

Di luar perluasan PPh Pasal 21, pemerintah juga membahas perbaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Airlangga mengatakan besaran PTKP akan disesuaikan dengan inflasi, tetapi perhitungannya masih dilakukan bersama Menteri Keuangan.

Keputusan mengenai aturan teknis, cakupan pekerja, dan mekanisme penyaluran akan menentukan bagaimana rencana tersebut diterapkan. Bagi pekerja maupun ASN yang penghasilannya di bawah Rp10 juta, informasi resmi mengenai kriteria penerima dan pelaksanaan kebijakan menjadi hal yang patut dicermati menjelang 2027.

Garispublik