Petasan Maulid di Jaksel: Mediasi Buntu, Warga ke Polisi
Mediasi soal petasan dalam acara Maulid Nabi di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, tak menyelesaikan keberatan warga. Panitia mengakui acara tak berizin dan meminta maaf, tetapi warga tetap memilih jalur hukum.
Mediasi soal penggunaan petasan dalam acara Maulid Nabi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berakhir tanpa kesepakatan yang diterima warga. Meski panitia meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi kejadian, warga yang merasa dirugikan tetap memilih menempuh jalur hukum.
Lurah Pondok Pinang, Dina Rosdina, mengatakan warga menyatakan keberatan dalam pertemuan yang digelar setelah insiden tersebut. Perselisihan itu bermula dari penyalaan petasan atau kembang api hingga sekitar pukul 01.00 WIB, yang dinilai mengganggu waktu istirahat warga.
“Para warga yang merasa dirugikan berkeberatan dan akan menempuh jalur hukum,” kata Dina, Selasa (6/10/2026). Ia mengatakan, karena persoalan telah masuk ke ranah hukum, penanganan selanjutnya menjadi kewenangan kepolisian.
Panitia mengakui acara tak mengantongi izin
Dina menjelaskan, mediasi membahas dua persoalan. Pertama, dampak penyalaan petasan pada waktu istirahat. Kedua, kericuhan yang terjadi saat warga menyampaikan protes kepada panitia acara.
Dalam pertemuan itu, panitia mengakui kegiatan tersebut tidak memiliki izin resmi. Mereka sebelumnya mengira acara keluarga besar cukup diberitahukan kepada pengurus RT dan RW setempat.
Panitia juga mengakui penggunaan kembang api pada malam itu mengganggu banyak pihak. Penyelenggara menyampaikan permohonan maaf atas nama keluarga besar dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kejadian serupa.
Meski ada pengakuan dan permintaan maaf, langkah itu belum mengubah sikap warga yang merasa terdampak. Mereka tetap berkeberatan dan memilih membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. Kelurahan pun menyatakan tidak lagi menangani substansi perkara setelah kewenangan berada di kepolisian.
Petasan hingga dini hari memicu protes
Insiden tersebut sebelumnya menjadi perhatian setelah rekaman video acara Maulid Nabi di Pondok Pinang beredar di media sosial. Dalam video itu, seorang warga terlihat memprotes kembang api yang dinyalakan hingga larut malam. Warga disebut merasa terganggu karena suara petasan masih terdengar sampai dini hari.
Kericuhan diduga bermula ketika petasan terus dinyalakan hingga sekitar pukul 01.00 WIB pada Sabtu (3/10). Suara keras tersebut membuat sebagian warga terbangun. Dalam pemberitaan sebelumnya juga disebutkan sejumlah anak terbangun dan menangis akibat suara petasan.
Protes menjadi semakin tegang ketika seorang ibu, yang memiliki anak berkebutuhan khusus, menyampaikan keluhannya kepada penyelenggara. Ia menyebut suara petasan membuat anaknya mengalami tremor. Sejumlah warga berusaha menenangkan ibu itu, tetapi suasana kemudian memanas.
Dalam rekaman yang beredar, sebagian peserta acara terlihat membalas protes dengan kemarahan. Ada pula yang menyebut ibu tersebut kafir. Ketegangan meningkat ketika ibu itu meminta panitia datang; beberapa warga tampak mengintimidasi korban dan memegang koran.
Kelurahan menyerahkan proses kepada kepolisian
Mediasi yang difasilitasi kelurahan atas permohonan Ketua RW menghasilkan pengakuan dan permintaan maaf dari penyelenggara. Namun, bagi warga yang merasa dirugikan, penyelesaian tersebut belum cukup untuk menghentikan persoalan. Mereka memilih menggunakan jalur hukum.
Dina menegaskan, pihak kelurahan menyerahkan penanganan perkara kepada kepolisian setelah warga menyatakan akan menempuh langkah tersebut. “Karena sudah masuk di ranah hukum atau kepolisian, sepenuhnya menjadi kewenangan kepolisian,” ujarnya.
Belum ada keterangan dalam bahan pemberitaan mengenai perkembangan laporan atau proses penyelidikan polisi. Karena itu, perkara ini kini menunggu tindak lanjut aparat, sementara pengakuan panitia dan surat pernyataan tidak mengulangi kejadian menjadi bagian dari hasil mediasi.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana kegiatan warga yang berlangsung pada waktu istirahat dapat berujung pada perselisihan ketika dampaknya dirasakan lingkungan sekitar. Penanganan kepolisian selanjutnya akan menentukan proses hukum yang ditempuh warga, sementara komunikasi antara penyelenggara acara dan masyarakat menjadi penting agar kejadian serupa tidak terulang.
