TNI-Polri di Kabinet Prabowo: Dampaknya bagi Sipil
Keterlibatan TNI-Polri dalam program prioritas Kabinet Prabowo memantik perdebatan tentang batas peran aparat di ranah sipil, supremasi sipil, dan akuntabilitas.
Keterlibatan TNI dan Polri dalam program pemerintah Kabinet Prabowo-Gibran memunculkan pertanyaan tentang batas peran aparat berseragam di ranah sipil. Dalam tulisan yang diterbitkan Suara Papua pada 30 Juni 2026, Arkilaus Baho menilai keterlibatan itu perlu dilihat bukan sekadar sebagai penugasan personel, melainkan sebagai perubahan cara negara mengelola urusan publik.
Perdebatan tersebut mengemuka seiring keterlibatan TNI-Polri dalam sejumlah misi prioritas Asta Cita, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate Merauke, dan Sekolah Rakyat. Pertanyaan pokoknya bukan apakah aparat boleh membantu pemerintah, melainkan sejauh mana bantuan itu berubah menjadi peran struktural dalam fungsi sipil sehari-hari.
Baho, salah satu penggagas konsep Dewan Rakyat Papua, menyebut dampak yang perlu dicermati menyentuh supremasi sipil, akuntabilitas demokratis, dan hubungan negara dengan warga. Ia mengingatkan, perbincangan soal penempatan aparat bukan berarti menolak institusi TNI atau Polri, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga demokrasi.
Bayang-bayang dwifungsi dan aturan baru
Untuk menjelaskan kekhawatiran itu, tulisan tersebut menelusuri sejarah Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru. Doktrin Catur Dharma Eka Karma menempatkan militer sekaligus sebagai kekuatan pertahanan-keamanan dan kekuatan sosial-politik. Bentuk penerapannya, menurut tulisan itu, antara lain keterwakilan ABRI di DPR, penempatan perwira sebagai kepala daerah, serta keterlibatan dalam birokrasi hingga tingkat desa.
Reformasi 1998 mendorong penghapusan formal dwifungsi melalui Ketetapan MPR Nomor VI/2000 dan Nomor VII/2000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI kemudian membatasi jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit aktif, dari penjelasan dalam tulisan itu, pada sepuluh jabatan. Penugasan Operasi Militer Selain Perang juga disebut mensyaratkan persetujuan Presiden dan DPR.
Kerangka tersebut, menurut Baho, menghadapi ujian baru setelah perubahan aturan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU TNI memperluas jumlah instansi sipil yang dapat diisi prajurit aktif dari sepuluh menjadi empat belas. Tulisan itu juga menyebut revisi UU Polri disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 9 Juni 2026, dengan perubahan mengenai batas usia pensiun anggota dan peluang perpanjangan masa jabatan Kapolri oleh Presiden.
Pemerintah dan DPR, sebagaimana dikutip dalam tulisan itu, menyatakan revisi UU TNI merupakan mekanisme pembatasan, bukan pembukaan peluang tanpa batas untuk mengisi jabatan sipil. Sebaliknya, sejumlah organisasi masyarakat sipil—termasuk Amnesty International Indonesia, KontraS, Imparsial, ICW, AJI, dan Setara Institute—menilai arah kebijakan tersebut berisiko menghidupkan kembali dwifungsi dalam bentuk yang lebih halus.
Penempatan di lembaga dan BUMN strategis
Perdebatan itu juga berkaitan dengan komposisi pejabat di pemerintahan. Mengutip catatan Bloomberg Technoz per Juni 2026, tulisan Suara Papua menyebut sedikitnya 62 pejabat kementerian, lembaga negara, hingga BUMN berlatar belakang militer berada dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sejumlah nama yang dicantumkan antara lain Letjen TNI (Purn) AM Putranto, yang menjabat Kepala Staf Kepresidenan pada 21 Oktober 2024 hingga 17 September 2025 sebelum digantikan Muhammad Qodari. Ada pula Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra sebagai Kepala BIN dan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan. Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan juga sempat menjabat Menko Polkam sebelum reshuffle pada September 2025.
Di sektor pangan, tulisan tersebut menyoroti Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani yang berstatus prajurit aktif dan menjabat Direktur Utama Perum Bulog sejak Juli 2025. Ia menggantikan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, yang juga disebut masih berstatus aktif. Baho memandang pergantian itu sebagai contoh jalur militer ke BUMN strategis yang perlu mendapat perhatian.
Akuntabilitas menjadi taruhan
Dampak yang dikhawatirkan bukan semata-mata siapa yang menduduki jabatan, tetapi bagaimana keputusan dan tanggung jawab dijalankan. Jika lembaga berseragam terlibat dalam program yang bersentuhan langsung dengan warga, publik perlu memahami siapa yang menetapkan kebijakan, siapa yang melaksanakannya, dan kepada siapa hasil kerja itu dapat dimintai pertanggungjawaban.
Di sinilah batas antara perbantuan dan pengambilalihan fungsi sipil menjadi penting. Bantuan dalam keadaan mendesak berbeda dari keterlibatan yang melembaga dalam pengelolaan urusan rutin. Tanpa batas dan mekanisme pengawasan yang jelas, kritik Baho, supremasi sipil dan akuntabilitas demokratis berisiko melemah.
Perdebatan ini pada akhirnya menuntut keterbukaan pemerintah mengenai dasar penugasan, ruang kewenangan, serta pengawasan atas keterlibatan TNI-Polri. Ketika program prioritas berjalan dan berhadapan langsung dengan masyarakat, kejelasan peran bukan sekadar soal tata kelola—melainkan bagian dari upaya memastikan warga tetap mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan negara.
