Ruben Onsu Adukan Dugaan Laporan Palsu ke Polisi

Ruben Onsu mengadukan pihak yang melaporkannya atas dugaan asusila. Kuasa hukumnya menyebut Ruben membantah tuduhan dan meminta perkara diuji melalui proses hukum.

ruben-onsu-adukan-dugaan-laporan-palsu-ke-polisi

Ruben Onsu mengadukan pihak yang melaporkannya atas dugaan tindak pidana asusila ke Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Ruben menyatakan membantah tuduhan tersebut dan menilai laporan itu berisi keterangan yang tidak benar.

Pengaduan masyarakat itu disampaikan pada 17 Oktober 2026, menurut Minola. Ia menjelaskan langkah tersebut ditempuh setelah Ruben dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencabulan. Tim hukum Ruben menyebut pengaduan mereka sebagai upaya menggunakan hak hukum, bukan untuk beradu argumen di ruang publik.

Ruben Onsu bantah tuduhan asusila

Minola mengatakan Ruben menyangkal pernah melakukan peristiwa yang dituduhkan. Menurut dia, kliennya memilih membawa persoalan tersebut ke jalur hukum agar kebenaran laporan dapat diuji melalui proses resmi.

“Setelah saya tanya mengenai peristiwa yang disangkakan di tahun 2024 di suatu lokasi tersebut, Ruben memastikan hal itu tidak pernah ada,” kata Minola saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2026).

Minola menyebut pengaduan itu disertai lampiran bukti awal. Ia mengatakan pihaknya melaporkan dugaan laporan palsu dan fitnah, sementara penilaian mengenai benar atau tidaknya tuduhan akan diserahkan kepada kepolisian.

Kuasa hukum itu juga menyatakan pihaknya tidak ingin membalas tudingan dengan perdebatan. Menurut Minola, proses hukum akan menjadi ruang untuk membuktikan bantahan Ruben sekaligus menelusuri dasar laporan yang ditujukan kepada kliennya.

Isi laporan yang ditujukan kepada Ruben Onsu

Sebelumnya, seorang kuasa hukum pelapor, Endi Saptadi Haryanto, menyatakan telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencabulan sesama jenis. Laporan itu ditujukan kepada Ruben Onsu, yang disebut dengan inisial RO dalam keterangan kuasa hukum pelapor.

Dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) yang dikutip, pihak pelapor mencantumkan kapasitas sebagai perwakilan kuasa hukum dari organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa. Berkas tersebut menuliskan Ruben Samuel Onsu serta Anjesta Sugianto dan pihak lain sebagai terlapor.

Dokumen itu mencantumkan dugaan peristiwa terjadi pada 8 Oktober 2026 di kawasan Jalan Tebet Timur Dalam V, Tebet, Jakarta Selatan. Pelapor mendasarkan laporan pada dugaan tindak pidana cabul sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023.

Ada perbedaan keterangan tanggal dalam informasi yang disampaikan kedua pihak. Minola menyebut tuduhan terkait peristiwa pada 2024, sedangkan STTLP yang dirujuk mencantumkan tanggal 8 Oktober 2026. Perbedaan itu belum dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan yang tersedia.

Kuasa hukum minta kapasitas pelapor ditelusuri

Minola turut mempersoalkan pencantuman nama organisasi dalam laporan. Ia mengatakan kepolisian perlu menelusuri identitas pihak yang mengaku mewakili organisasi tersebut, termasuk kebenaran jabatan dan kapasitas yang disampaikan di ruang publik.

Menurut Minola, kepastian mengenai identitas dan kewenangan pelapor akan diuji dalam proses kepolisian. Ia menegaskan pengaduan Ruben ditujukan kepada pihak-pihak yang diduga membuat laporan palsu, tanpa menyebut hasil pemeriksaan atau keputusan hukum yang telah diambil aparat.

Minola juga mengingatkan bahwa pihak pelapor dapat menghadapi konsekuensi hukum apabila tuduhan yang disampaikan tidak terbukti. Ia menyebut pencemaran nama baik, laporan palsu, dan fitnah sebagai kemungkinan pasal yang dapat dikenakan. Pernyataan itu merupakan pandangan kuasa hukum Ruben; penetapan ada atau tidaknya pelanggaran tetap menjadi kewenangan aparat dan proses peradilan.

Hingga keterangan tersebut disampaikan, kedua pihak sama-sama membawa persoalan ke ranah hukum. Perkembangan penyelidikan, termasuk pemeriksaan terhadap pelapor dan klarifikasi atas perbedaan tanggal dalam keterangan, akan menjadi bagian penting untuk memastikan duduk perkara tanpa mendahului hasil pemeriksaan.

Garispublik