Bahlil soal Ijazah Gibran: Golkar Hormati Proses Hukum

Bahlil Lahadalia menyebut polemik ijazah Gibran sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan meminta proses hukum dihormati. Golkar, kata dia, akan melihat perkembangan perkara.

bahlil-soal-ijazah-gibran-golkar-hormati-proses-hukum

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Ia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan dan mengatakan Golkar akan mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam acara tasyakuran dan doa bersama peringatan HUT ke-62 Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (20/10/2026). Ia menanggapi adanya kelompok masyarakat yang memperjuangkan penafsiran atau keinginannya dengan menggugat persoalan ijazah Gibran.

Bahlil minta proses hukum dihormati

Dalam acara tersebut, Bahlil mengatakan perdebatan mengenai ijazah Gibran merupakan salah satu dari sejumlah dinamika politik yang belakangan muncul. Ia tidak menyampaikan penilaian atas substansi gugatan, tetapi menekankan pentingnya memberi ruang bagi mekanisme hukum untuk berjalan.

“Sebagai negara hukum kita hargai prosesnya, sebagai partai kita harus taat dan patuh semua mekanisme yang ada, tetapi kita harus juga melihat bahwa ini bagian daripada demokrasi,” kata Bahlil.

Menurut Bahlil, Golkar akan melihat perkembangan proses tersebut sebelum menentukan sikap lebih jauh. Ia menyebut persoalan itu masih berada di ranah hukum sehingga seluruh tahapan perlu dihargai.

Ketua umum Golkar itu juga mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, pernyataannya tidak menjadi kesimpulan mengenai benar atau tidaknya klaim dalam polemik tersebut. Sikap partai, kata dia, akan mempertimbangkan seberapa jauh proses selanjutnya berlangsung.

Penekanan Bahlil pada mekanisme hukum itu sejalan dengan pesannya agar partai mematuhi aturan yang ada. Ia menempatkan polemik tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi, sembari menunggu proses di ranah hukum berkembang.

Gibran menyatakan tetap fokus bekerja

Sebelumnya, Gibran menyatakan menghormati tahapan dan proses di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil Pilpres 2024. Ia mengatakan akan memusatkan perhatian pada pekerjaannya sebagai wakil presiden dan upaya menyukseskan visi serta program Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya yang dilansir Antara pada Rabu (7/10), Gibran juga merespons putusan MK yang tidak menemukan bukti ijazah setara SMA dalam gugatan tersebut. Ia menegaskan bahwa setelah lulus pendidikan setara SMA, dirinya melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1.

“Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S-1 juga di Singapura,” ujar Gibran.

Pernyataan itu menjadi bagian dari respons Gibran terhadap isu pendidikan yang muncul dalam gugatan. Ia, pada saat yang sama, menyampaikan bahwa fokusnya saat ini adalah bekerja untuk masyarakat dan menjalankan program pemerintahan bersama Presiden Prabowo.

Pesan Bahlil tentang arah politik Golkar

Di luar polemik ijazah, Bahlil juga berbicara mengenai peran Golkar dan orientasi partainya. Ia menegaskan Golkar tidak didirikan semata-mata untuk mengantarkan ketua umumnya menjadi presiden atau wakil presiden, melainkan sebagai instrumen politik untuk mewujudkan cita-cita negara.

Cita-cita itu, menurut Bahlil, mencakup keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pendidikan. Ia menyebut peningkatan jumlah kursi sebagai doktrin partai. Bahlil juga mengingatkan bahwa sejak Pemilu 1971 belum pernah ada ketua umum Golkar yang menjadi presiden, sementara Soedharmono pernah menjadi wakil presiden setelah lebih dulu memimpin partai.

Bahlil menggambarkan Golkar sebagai partai yang semula dibentuk sebagai golongan penyeimbang, sebelum bertransformasi menjadi partai politik dalam era reformasi dan Pemilu 1999. Menurut dia, tujuan partai untuk mendorong kesejahteraan tidak berubah.

Ia turut menyinggung perubahan cara publik menilai pemimpin politik. Jika pada masa sebelumnya pidato ketua umum dianggap penting, Bahlil menilai generasi muda kini lebih melihat tindakan nyata di lapangan. Ia menyebut rangkaian HUT Golkar akan diisi program bantuan kepada masyarakat, sementara acara tasyakuran digelar sederhana karena kondisi global dan persoalan yang dihadapi rakyat.

Di tengah polemik yang masih menjadi perhatian publik, sikap yang disampaikan Bahlil adalah menunggu proses hukum dan menjaga praduga tak bersalah. Perkembangan perkara serta langkah yang akan diambil para pihak selanjutnya akan menjadi penentu arah perdebatan ini.

Garispublik