Aturan DHE SDA Disiapkan Berubah, Konversi Rupiah Didorong

Pemerintah merancang perubahan aturan DHE SDA yang baru berlaku sejak Juni 2026. Revisi diarahkan untuk meningkatkan konversi dolar AS hasil ekspor ke rupiah.

aturan-dhe-sda-disiapkan-berubah-konversi-rupiah-didorong

Pemerintah kembali menyiapkan perubahan aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), meski ketentuan yang berlaku sekarang baru berjalan sekitar lima bulan. Revisi itu diarahkan untuk mendorong lebih banyak dolar AS hasil ekspor dikonversi menjadi rupiah, dengan tujuan memperkuat pasar keuangan Indonesia.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan rencana tersebut dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 3 November 2026. Ia mengatakan pemerintah masih merancang perubahan kebijakan, sehingga aturan baru belum berlaku.

“Memang sedang dirancang perubahan aturan devisa hasil ekspor,” kata Suahasil, seperti dikutip detikFinance.

Belum ada rincian mengenai bentuk revisi yang sedang disusun, termasuk besaran konversi baru maupun waktu penerapannya. Keterangan pemerintah sejauh ini menekankan satu sasaran: meningkatkan porsi dolar AS dari DHE SDA yang masuk ke pasar rupiah.

Batas konversi dalam aturan yang berlaku

Ketentuan saat ini membatasi konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah paling banyak 50 persen. Aturan tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026, yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

Dengan batas itu, revisi yang sedang dirancang akan menyentuh salah satu ketentuan utama dalam pengelolaan devisa ekspor. Namun, pemerintah belum mengumumkan apakah perubahan nantinya akan menaikkan batas konversi, mengubah mekanisme penempatan, atau mengatur aspek lain. Karena itu, angka 50 persen masih menjadi acuan selama PP yang berlaku belum diganti.

Suahasil menjelaskan, peningkatan konversi diharapkan membuat lebih banyak valuta asing hasil ekspor beralih ke rupiah. Pemerintah menautkan tujuan tersebut dengan penguatan sektor keuangan dan pasar keuangan domestik. Pernyataan itu menunjukkan arah kebijakan, bukan keputusan final mengenai berapa besar konversi yang akan diwajibkan.

“Kita ingin supaya devisa hasil ekspor tersebut bisa dikonversi lebih tinggi, kemudian menjadi penguatan untuk sektor keuangan atau pasar keuangan kita,” ujar Suahasil.

Perubahan aturan berulang sejak 2023

Rencana revisi terbaru bukan perubahan pertama sejak pemerintah menerbitkan aturan DHE SDA pada 2023. Kebijakan awal tercantum dalam PP Nomor 36 Tahun 2023. Setelah itu, pemerintah menerbitkan PP Nomor 8 Tahun 2025, PP Nomor 2 Tahun 2026, dan PP Nomor 21 Tahun 2026 sebagai perubahan berikutnya.

Rangkaian tersebut berarti pemerintah telah beberapa kali menyesuaikan aturan dalam kurun waktu sejak kebijakan pertama diterbitkan. PP Nomor 21 Tahun 2026 menjadi aturan yang berlaku saat ini, tetapi kini pemerintah kembali membuka kemungkinan perubahan. Rencana itu diumumkan sekitar lima bulan setelah ketentuan tersebut mulai diterapkan pada awal Juni.

Perbedaan antara aturan yang berlaku dan rencana kebijakan perlu diperhatikan. Batas konversi maksimal 50 persen merupakan ketentuan resmi saat ini, sedangkan dorongan untuk menaikkan konversi masih berada dalam tahap perancangan. Belum ada dasar untuk menyebut besaran baru atau tanggal mulai berlakunya.

Informasi lebih lanjut akan bergantung pada rancangan perubahan yang disiapkan pemerintah. Sampai ketentuan baru diumumkan, PP Nomor 21 Tahun 2026 tetap menjadi rujukan untuk batas konversi DHE SDA. Arah yang telah disampaikan Suahasil adalah peningkatan konversi dolar AS ke rupiah, sementara rincian teknisnya belum dipaparkan.

Garispublik