Danareksa Beralih Fokus, Kelola Tujuh Kawasan Industri
Danareksa disetujui berganti nama menjadi PT Kawasan Industri Indonesia (Persero) dan mengalihkan fokus dari holding multisektor ke pengelolaan tujuh kawasan industri.
Danareksa akan meninggalkan peran sebagai holding BUMN lintas sektor dan beralih menjadi perusahaan yang berfokus pada pengelolaan kawasan industri. Pemegang saham menyetujui perubahan nama PT Danareksa (Persero) menjadi PT Kawasan Industri Indonesia (Persero) pada 9 November 2026.
Namun, nama baru itu belum langsung berlaku. Perseroan masih menunggu persetujuan Menteri Hukum atas perubahan anggaran dasar. Sambil menanti proses tersebut, perusahaan menyatakan pergantian nama tidak membatalkan perjanjian atau mengubah hak dan kewajiban yang sudah berjalan.
Peralihan ini menandai perubahan besar pada mandat perusahaan pelat merah tersebut. Danareksa sebelumnya menaungi bisnis dari sejumlah sektor, sedangkan Kawasan Industri Indonesia akan memusatkan kegiatan pada pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
Mandat baru mengarah ke pengelolaan kawasan
Penataan ini merupakan bagian dari konsolidasi BUMN yang diarahkan Danantara Indonesia. Tujuannya, menurut keterangan perusahaan yang dikutip detikFinance dan Katadata, adalah menyatukan pengelolaan kawasan agar lebih terpadu, sekaligus mendorong daya saing dan minat investasi.
Fokus operasional yang disebut perusahaan mencakup pembangunan kawasan, pembenahan infrastruktur dan layanan, serta penguatan ekosistem yang mendukung hilirisasi. Perseroan juga mengaitkan arah baru tersebut dengan penciptaan lapangan kerja.
Perubahan arah itu terjadi saat Danareksa masih memiliki cakupan usaha yang beragam. Katadata melaporkan, holding tersebut sebelumnya menaungi 14 perusahaan anggota dari klaster kawasan industri, konstruksi, jasa keuangan, media, dan teknologi. Dengan perubahan fokus, pengelolaan kawasan industri kini menjadi pusat mandat perusahaan.
Peralihan nama tidak dengan sendirinya mengubah status badan hukum. Perusahaan menyatakan perjanjian dengan mitra, pihak ketiga, dan karyawan tetap berlaku. Artinya, proses perubahan identitas korporasi berjalan terpisah dari kesinambungan hubungan bisnis yang sudah ada.
Tujuh kawasan tersebar di tiga pulau
Kawasan Industri Indonesia saat ini mengelola tujuh kawasan dengan total area 7.706 hektare. Lokasinya tersebar di lima provinsi di Sumatra, Jawa, dan Sulawesi, menurut keterangan perusahaan yang diberitakan sejumlah media.
Ketujuh kawasan yang berada dalam klaster tersebut ialah Kawasan Berikat Nusantara, Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makassar, Kawasan Industri Wijayakusuma, Surabaya Industrial Estate Rungkut, Jakarta Industrial Estate Pulogadung, dan Kawasan Industri Terpadu Batang.
Skala kegiatan di lokasi-lokasi itu tergambar dari jumlah penggunanya. Lebih dari 1.200 perusahaan dari 25 negara beroperasi di kawasan tersebut. Aktivitasnya menopang pekerjaan bagi lebih dari 300.000 orang.
Angka itu memberi konteks pada alasan kawasan industri ditempatkan sebagai fokus tersendiri. Pengelolaan lintas lokasi akan menentukan kualitas layanan bagi perusahaan yang sudah beroperasi, sekaligus kemudahan bagi calon investor. Perseroan menyebut penguatan sinergi antarkawasan dan perbaikan kemudahan investasi sebagai agenda ke depan.
Efektivitas perubahan menunggu persetujuan hukum
Meski pemegang saham telah menyetujui nama baru, perusahaan belum dapat menggunakannya sebagai nama yang berlaku efektif sebelum perubahan anggaran dasar mendapat persetujuan Menteri Hukum. Ketentuan itu menjadi tahap lanjutan yang masih harus diselesaikan perseroan.
Perubahan ini juga perlu dibaca sebagai penataan fungsi, bukan penghapusan kewajiban lama. Mitra usaha dan karyawan tetap terikat pada perjanjian yang telah berjalan, sementara perseroan menyiapkan diri menjalankan mandat yang lebih terpusat.
Setelah proses hukum rampung, tantangan berikutnya bagi perusahaan ialah menyelaraskan pengelolaan tujuh kawasan tersebut. Perseroan menyatakan akan mengembangkan kawasan yang modern dan berkelanjutan, dengan perhatian pada infrastruktur, layanan, serta dukungan terhadap kegiatan industri.
