Direktur TPL Tersangka Korupsi Transfer Pricing Rp 2 T

Kejagung menetapkan Direktur TPL Anwar Lawden sebagai tersangka dugaan korupsi transfer pricing yang disebut merugikan negara sekitar Rp 2 triliun. Penyidik menyoroti dugaan manipulasi kode produk pulp dan pelaporan pajak.

direktur-tpl-tersangka-korupsi-transfer-pricing-rp-2-t

Kejaksaan Agung menetapkan Direktur sekaligus Corporate Secretary PT Toba Pulp Lestari (TPL), Anwar Lawden, sebagai tersangka dugaan korupsi transfer pricing pada Kamis, 15 Oktober 2026. Penyidik menduga praktik yang berlangsung pada periode 2008-2025 itu merugikan keuangan negara sekitar Rp 2 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyampaikan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 116 saksi. Tim juga menyita dokumen dan barang bukti elektronik, serta meminta keterangan ahli hukum pidana, keuangan negara, dan industri selulosa serta pulp.

Anwar ditangkap di Medan, Sumatera Utara, pada hari yang sama. Kejagung menyebut penangkapan dilakukan setelah ia tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Sehari kemudian, penyidik menahannya selama 20 hari, terhitung 16 Oktober hingga 4 November 2026, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Dugaan manipulasi kode produk pulp

Menurut penyidik, dalam kegiatan usahanya TPL mengekspor produk pulp kepada perusahaan afiliasi DP MMI, Ltd., serta menjual produk secara lokal kepada pabrik APR. Dalam transaksi tersebut, Anwar diduga melakukan under invoicing dengan mengubah atau memanipulasi kode Harmonized System (HS) produk.

Produk yang menurut Kejagung memiliki karakteristik, kegunaan, dan nilai pasar sebagai dissolving pulp diduga dilaporkan sebagai paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP). Perbedaan klasifikasi itu penting karena kedua jenis pulp tersebut memiliki kegunaan dan nilai jual yang berbeda.

BHKP merupakan bubur kertas yang lazim digunakan untuk membuat kertas tulis, tisu, atau karton. Sementara dissolving pulp memiliki kemurnian selulosa lebih tinggi dan dapat menjadi bahan baku serat tekstil seperti rayon atau viscose, serta sejumlah produk kimia. Dalam keterangan Kejagung, dissolving pulp disebut memiliki harga lebih tinggi dibandingkan produk BHKP.

Penyidik menduga perubahan kode tersebut membuat nilai transaksi yang dilaporkan tidak mencerminkan jenis produk sebenarnya. Kejagung sebelumnya menyatakan manipulasi kode barang diduga dirancang agar kewajiban pajak perusahaan berkurang.

Pelaporan pajak dan dugaan suap

Dalam penjualan produk pulp, TPL wajib menyerahkan dokumen transfer pricing atau TP Doc serta Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Badan kepada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa pada Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen itu digunakan untuk memeriksa kewajaran transaksi yang dilaporkan perusahaan.

Anang menyebut Anwar diduga menyampaikan data transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ia juga diduga memberikan sejumlah uang kepada pemeriksa pajak agar pengawasan tidak dilakukan dan penelaahan kertas kerja pemeriksaan serta laporan hasil pemeriksaan tidak mengikuti program audit yang telah disusun.

Akibatnya, menurut Kejagung, pemeriksa pajak tidak membandingkan harga dalam TP Doc dan SPT TPL dengan harga pembanding, serta tidak mengecek kewajaran harga yang dilaporkan. Dugaan keterlibatan pemeriksa pajak itu menjadi bagian dari penyidikan perkara, bukan kesimpulan pengadilan.

Kejagung menyatakan dugaan perbuatan Anwar bersama pemeriksa pajak menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 2 triliun. Di sisi lain, penyidik telah menyetorkan Rp 500 juta dari Direktorat Jenderal Pajak ke Rekening Pemerintah Lainnya milik Jampidsus sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan negara.

Korporasi dan dua pegawai pajak juga terseret

Perkara ini merupakan bagian dari pengusutan dugaan korupsi transfer pricing di lingkungan TPL. Sebelum menetapkan Anwar, Kejagung lebih dahulu menetapkan PT TPL Tbk sebagai tersangka korporasi dalam perkara yang sama, dengan rentang waktu dugaan praktik 2008-2025.

Penyidik juga telah menetapkan dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak berinisial BP dan SR sebagai tersangka. Keduanya disebut berperan sebagai supervisor pemeriksaan pajak TPL dan diduga menerima suap serta membantu meloloskan manipulasi pelaporan pajak perusahaan.

Anwar disangkakan dengan pasal primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk sangkaan subsider, penyidik menggunakan Pasal 604 dengan ketentuan yang sama. Proses hukum selanjutnya akan menguji dugaan tersebut berdasarkan alat bukti dan keterangan para pihak.

Dengan penetapan tersangka terhadap direktur, korporasi, dan dua pegawai pajak, penyidikan kini mencakup dugaan praktik bisnis sekaligus pengawasan perpajakan. Kejagung belum menyampaikan hasil akhir perkara; pembuktian mengenai skema transaksi, aliran uang, serta besaran kerugian negara akan berlanjut dalam proses hukum.

Garispublik