Free Float 15% Sulit Dipenuhi, OJK Siapkan Exit Policy
OJK menyiapkan sejumlah opsi bagi emiten yang kesulitan memenuhi free float minimum 15 persen, mulai dari perpanjangan waktu hingga go private dan delisting.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang exit policy bagi emiten yang kesulitan memenuhi ketentuan minimum free float 15 persen. Pilihannya mencakup tambahan waktu untuk memenuhi aturan, go private secara sukarela, hingga delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI).
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan peningkatan batas minimum free float merupakan agenda besar otoritas. Kebijakan itu ditujukan untuk memperluas partisipasi investor publik sekaligus merespons persoalan likuiditas, konsentrasi kepemilikan, dan transparansi.
Hasan menyebut dukungan terhadap arah kebijakan tersebut telah disampaikan emiten, baik melalui asosiasi maupun komunikasi langsung dengan OJK. Namun, dukungan itu tidak serta-merta membuat pemenuhannya mudah. Kapasitas pasar untuk menyerap saham yang dilepas ke publik juga menjadi pertimbangan, terutama jika banyak emiten bergerak dalam waktu bersamaan.
“Tentu akan ada potensi penumpukan permintaan serentak bersamaan dari emiten-emiten yang masih harus memenuhi minimum free float 15%,” ujar Hasan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Tenggat dan daya serap pasar menjadi tantangan
Pemenuhan free float minimum dijadwalkan berlangsung dengan tenggat yang dinilai cukup agresif, yakni dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Dalam periode itu, emiten yang belum memenuhi ketentuan perlu menambah porsi saham yang beredar di publik. Jika banyak perusahaan melakukannya serentak, daya serap pasar berpotensi menjadi kendala.
Situasi pasar secara umum akan ikut diperhitungkan dalam evaluasi. Meski begitu, OJK menegaskan kondisi pasar tidak dapat dijadikan alasan oleh masing-masing emiten untuk mengabaikan kewajiban. Perusahaan tetap dituntut menunjukkan langkah nyata untuk memenuhi batas minimum tersebut.
Untuk mendukung proses itu, BEI atas arahan OJK telah membentuk task force dan menyediakan hotline helpdesk. Fasilitas tersebut ditujukan bagi emiten yang menghadapi kesulitan dalam menyiapkan langkah pemenuhan free float.
OJK juga akan segera menerbitkan ketentuan baru yang pada prinsipnya mempermudah emiten melakukan aksi korporasi. Salah satu langkah yang disebut adalah rights issue, yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan memenuhi batas minimum kepemilikan publik.
Evaluasi tahunan menentukan opsi bagi emiten
Ruang untuk menerapkan exit policy, menurut Hasan, telah tercantum dalam Peraturan Bursa Nomor I-A. Pemenuhan ketentuan akan dievaluasi secara berkala pada setiap milestone tahunan. Dalam proses tersebut, masukan dari task force dapat menjadi bahan pertimbangan.
Evaluasi tidak hanya melihat angka free float, tetapi juga upaya yang sudah dilakukan perusahaan dan situasi pasar secara keseluruhan. OJK meminta emiten menyertakan bukti bahwa mereka berusaha memenuhi ketentuan, sementara faktor kondisi pasar akan dinilai secara objektif.
Hasil evaluasi itu menjadi pertimbangan BEI dalam menentukan langkah berikutnya. Bagi emiten yang masih memiliki peluang memenuhi aturan, perpanjangan waktu dapat menjadi salah satu opsi. Sebaliknya, delisting bisa dipertimbangkan apabila sejak awal perusahaan dinilai tidak memiliki peluang untuk memenuhi ketentuan, meskipun telah diberi ruang tambahan.
Dengan mekanisme evaluasi pada setiap milestone, keputusan tidak semata-mata ditentukan oleh satu kondisi sesaat. OJK dan BEI akan menilai kemajuan emiten serta konteks pasar sebelum menetapkan opsi yang sesuai. Namun, perusahaan tetap perlu memperlihatkan komitmen dan langkah konkret sepanjang proses.
Go private menjadi salah satu pilihan
Exit dari bursa, kata Hasan, tidak selalu harus dipandang sebagai hal buruk. Ada kemungkinan perusahaan memang tidak lagi ingin menambah porsi kepemilikan publik dan memilih untuk go private secara sukarela.
“Tentu exit itu dimungkinkan, belum tentu hal yang jelek. Artinya boleh jadi emiten itu juga merasakan kebutuhan untuk tidak lagi berkomitmen menambah porsi kepemilikan publiknya, tapi ingin kemudian menjadi go private dengan sendirinya,” kata Hasan.
Opsi tersebut menempatkan pemenuhan free float sebagai bagian dari keputusan strategis perusahaan, bukan hanya urusan memenuhi angka. Bagi emiten yang tetap ingin tercatat di bursa, dukungan berupa helpdesk, kemudahan aksi korporasi, dan evaluasi bertahap menjadi jalur untuk mengejar ketentuan.
Dalam beberapa tahun ke depan, perhatian akan tertuju pada kemampuan emiten menjalankan rencana tersebut serta kesiapan pasar menyerap saham yang tersedia. Evaluasi tahunan akan menjadi penentu apakah perusahaan memperoleh ruang lebih lanjut, memilih keluar secara sukarela, atau menghadapi delisting.
