Harga Beras Mahal, Amran Soroti Pengoplosan SPHP

Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut pengoplosan beras SPHP dan fortifikasi palsu ikut mendorong harga beras mahal. Ia menyatakan stok beras pemerintah mencapai 4,5 juta ton pada November 2026.

harga-beras-mahal-amran-soroti-pengoplosan-sphp

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut penyelewengan beras sebagai salah satu pemicu harga beras mahal, meski stok nasional dinilai mencukupi. Praktik yang diungkap mencakup pengubahan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium serta penjualan beras fortifikasi palsu dengan harga jauh di atas ketentuan.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026, Amran mengatakan beras SPHP dibongkar dari kemasan lalu dipasarkan sebagai produk premium. Ia juga menyebut beras yang diklaim telah difortifikasi dijual Rp 50.000 per kilogram, sementara harga yang semestinya sekitar Rp 13.000 per kilogram.

“Fortifikasi, harganya harusnya Rp 13 ribu dijual Rp 50 ribu,” kata Amran, seperti dikutip detikFinance. Ia mengatakan 13 orang telah ditangkap dalam perkara fortifikasi palsu pada hari itu. Penindakan juga dilakukan terhadap pihak yang diduga mengoplos beras.

Stok tersedia, tetapi distribusi ikut diawasi

Amran menyampaikan stok beras pemerintah mencapai 4,5 juta ton pada November 2026. Persediaan tersebut, menurut dia, cukup untuk menjaga pasokan menjelang Natal dan Tahun Baru. Ia juga menyatakan cadangan pada akhir tahun diperkirakan menjadi yang tertinggi sejak Indonesia merdeka.

Besarnya stok nasional tidak dengan sendirinya mencegah penyimpangan pada jalur penjualan. Pengoplosan beras SPHP membuat produk yang semula ditujukan untuk stabilisasi pasokan beralih ke segmen premium. Adapun praktik fortifikasi palsu dapat membuat konsumen membayar harga tinggi untuk produk yang tidak sesuai klaimnya.

Karena itu, keterangan Amran menempatkan pengawasan distribusi sebagai bagian dari persoalan harga, bukan semata-mata ketersediaan gabah atau beras. Namun, penjelasan tersebut tidak meniadakan faktor lain yang pernah disampaikan pemerintah terkait kenaikan harga, terutama ketika produksi dan biaya usaha tani tertekan.

Cuaca dan ongkos produksi pernah menekan harga

Pada laporan CNBC Indonesia mengenai kondisi 2024, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa mengaitkan kenaikan harga dengan cuaca yang tidak menentu. Ia menyebut banjir di wilayah Grobogan menggenangi sekitar 3.000 hektare sawah dan berpotensi mengganggu panen.

Ketut juga menjelaskan bahwa sebagian petani harus menanam ulang setelah lahan yang baru ditanami mengalami kekeringan. Produksi yang terkoreksi, menurut keterangan saat itu, mendorong harga gabah. Kenaikan sewa lahan dan pupuk turut menambah beban biaya. Ia menyebut sewa yang sebelumnya sekitar Rp 3 juta telah naik menjadi Rp 12 jutaan.

Penjelasan tersebut berkaitan dengan situasi pada 2024, bukan angka produksi terkini. Pada periode itu, Bapanas merujuk perkiraan Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik yang memproyeksikan produksi beras Maret sekitar 3,5 juta ton. Ketut berharap peningkatan produksi pada bulan-bulan berikutnya membantu menekan harga.

Direktur Utama Perum Bulog saat itu, Bayu Krisnamurthi, juga menilai pedagang menimbang risiko panen berikutnya ketika menentukan pasokan yang akan dilepas. Ia menyebut kondisi geopolitik dapat memengaruhi kurs dan harga beras internasional. Keterangan Bayu itu disampaikan pada Mei 2024, dalam situasi ketika harga beras pasar masih tinggi meskipun harga gabah mulai turun.

Penindakan menjadi tindak lanjut yang dinantikan

HET beras yang dicantumkan dalam laporan Bapanas 2024 berbeda menurut wilayah. Untuk Zona 1, batas harga beras medium saat itu Rp 10.900 per kilogram dan premium Rp 13.900 per kilogram. Ketut menjelaskan harga beras dapat mengikuti kenaikan gabah, sementara Bayu menyoroti keputusan pedagang dalam menghadapi risiko pasokan.

Berbagai keterangan itu menggambarkan penyebab harga yang dapat berubah menurut waktu: gangguan produksi dan ongkos pertanian pada satu periode, lalu dugaan manipulasi distribusi yang diungkap dalam laporan lebih baru. Angka dan latar tersebut tidak merujuk pada satu kejadian yang sama.

Untuk kasus terbaru, Amran menyatakan para tersangka telah ditindak. Perkembangan berikutnya bergantung pada proses penanganan perkara dan pengawasan terhadap penyaluran beras SPHP serta produk fortifikasi. Stok pemerintah yang besar menjadi penyangga pasokan, sementara penertiban pelaku menjadi langkah yang disebut pemerintah untuk mencegah beras bersubsidi dijual dengan label dan harga berbeda.

Garispublik