Izin Konsultan Pajak Kini Wajib Lewat Satu-ProfKeu
Kementerian Keuangan menetapkan Satu-ProfKeu sebagai kanal tunggal izin konsultan pajak mulai 27 Oktober 2026. Permohonan lama yang belum lengkap harus diajukan kembali melalui platform tersebut.
Pengajuan izin konsultan pajak mulai Selasa, 27 Oktober 2026, wajib dilakukan melalui platform Satu-ProfKeu milik Kementerian Keuangan. Permohonan yang masuk lewat jalur lain sejak tanggal itu tidak akan diproses, sehingga pemohon perlu memastikan pengajuan dilakukan pada sistem yang baru.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor SE-6/SK/2026 tentang Implementasi Platform Satu-ProfKeu untuk Layanan Perizinan Profesi Konsultan Pajak. DDTCNews dan CNBC Indonesia melaporkan, platform itu ditetapkan sebagai kanal tunggal untuk layanan perizinan profesi tersebut.
Perubahan ini juga menentukan nasib permohonan yang telanjur diajukan sebelum sistem berlaku. Berkas yang masuk paling lambat 26 Oktober 2026 dan sudah memenuhi persyaratan tetap diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, permohonan pada batas waktu yang sama tetapi belum lengkap atau belum memenuhi syarat akan dikembalikan. Pemohon harus mengajukannya lagi melalui Satu-ProfKeu.
Pengajuan lama dibedakan berdasarkan kelengkapan
Pembedaan itu membuat tanggal pengajuan saja tidak cukup untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diteruskan. Pemohon yang mengirim berkas pada 26 Oktober atau sebelumnya perlu melihat kembali status dan kelengkapan persyaratan. Jika sudah memenuhi ketentuan, prosesnya tetap berjalan. Jika belum, pengajuan harus diulang lewat platform baru.
Untuk permohonan setelah 27 Oktober, aturan lebih tegas: pengajuan yang tidak menggunakan Satu-ProfKeu tidak diproses lebih lanjut. Pemohon dapat mengajukan kembali melalui sistem tersebut. Dengan demikian, perpindahan kanal berlaku langsung sejak tanggal implementasi, bukan secara bertahap.
Surat edaran itu menjadi dasar perubahan layanan. Dalam laporan CNBC Indonesia, Satu-ProfKeu dijelaskan sebagai sistem yang menggabungkan layanan perizinan yang sebelumnya berjalan di platform terpisah. Kementerian Keuangan menyebut integrasi ini diarahkan untuk memusatkan pencatatan data perizinan profesi keuangan agar pengelolaannya lebih konsisten.
Akun SSO menjadi pintu masuk layanan
Pengguna harus lebih dulu membuat akun Single Sign-On (SSO) Kementerian Keuangan. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi informasi yang diminta, kemudian memverifikasi alamat email. Alamat yang telah diverifikasi digunakan sebagai nama pengguna untuk mengakses platform.
Langkah selanjutnya bergantung pada status pemohon. Konsultan pajak yang sudah menjalankan profesi perlu memilih role atau peran, yakni individu atau kantor, lalu melengkapi profil. Setelah profil tersusun, permohonan izin dapat diajukan sesuai kebutuhan.
Calon konsultan pajak mengikuti alur berbeda. Mereka melengkapi profil terlebih dahulu, kemudian mengajukan perizinan untuk memperoleh role. Pilihan peran yang tersedia tetap mencakup individu dan kantor. Perbedaan alur tersebut membuat pengguna perlu memastikan kategori dirinya sebelum memulai pengajuan.
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan menyediakan panduan penggunaan Satu-ProfKeu. Informasi dalam Surat Edaran SE-6/SK/2026 juga mengingatkan bahwa pengguna bertanggung jawab atas keamanan akun serta penggunaan role yang dimilikinya. Karena itu, akses akun perlu dijaga oleh pemiliknya.
Satu sistem untuk layanan perizinan
Penggabungan layanan dimaksudkan untuk mengurangi pemisahan sistem yang sebelumnya digunakan dalam proses perizinan. Data izin profesi keuangan akan direkam secara terpusat melalui satu platform. Bagi pemohon, perubahan yang paling langsung terasa adalah keharusan memakai satu kanal dan mengikuti alur sesuai status sebagai konsultan aktif atau calon konsultan.
Informasi mengenai platform dan panduan pengajuan dapat diakses melalui laman resmi Satu-ProfKeu. Pemohon yang berkasnya dikembalikan karena belum memenuhi persyaratan perlu mengajukan ulang lewat sistem tersebut, sedangkan permohonan lama yang telah memenuhi ketentuan tetap dilanjutkan sesuai aturan yang berlaku.
