KPK Sita BMW dari Rumah Ashraff Abu, Ini Isi LHKPN

KPK menyita satu BMW listrik dari rumah Ashraff Abu di Semarang dalam pengembangan dugaan TPPU terkait perkara korupsi di Pemkab Pekalongan. LHKPN Ashraff mencatat dua mobil BMW.

kpk-sita-bmw-rumah-ashraff-abu-isi-lhkpn

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu mobil listrik BMW saat menggeledah rumah Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq, di Semarang, Jawa Tengah. Penyitaan itu dilakukan dalam penyidikan pengembangan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan perkara korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan berlangsung pada Jumat, 23 Oktober 2026. Ashraff disebut sebagai Komisaris PT Raja Nusantara Berjaya pada periode 2023–2024. Kendaraan tersebut kini menjadi salah satu barang yang ditelusuri penyidik dalam upaya memperkuat bukti perkara.

BMW disita dalam penggeledahan di Semarang

Menurut Budi, penyidik menyita satu kendaraan roda empat bermerek BMW dengan tenaga listrik dari rumah Ashraff. KPK belum mengungkap model maupun nilai kendaraan yang diamankan. Informasi dalam laporan harta kekayaan Ashraff mencantumkan dua mobil BMW, tetapi belum ada keterangan bahwa mobil yang disita merupakan salah satu dari dua kendaraan yang terdaftar itu.

“Dalam penggeledahan tersebut, penyidik di antaranya menyita satu unit kendaraan roda empat, BMW listrik,” kata Budi Prasetyo.

Penyitaan tersebut, kata KPK, merupakan bagian dari penelusuran aset dan bukti dalam dugaan pencucian uang. Barang yang diamankan akan diperiksa lebih lanjut untuk melihat kaitannya dengan perkara yang tengah diusut. KPK belum menyampaikan hasil penelusuran atas mobil itu maupun rincian proses pemeriksaannya.

Penggeledahan di Semarang menjadi salah satu langkah penyidik setelah perkara dugaan korupsi yang menjerat Fadia dikembangkan ke dugaan TPPU. KPK sebelumnya menyatakan pengembangan dilakukan untuk menelusuri kemungkinan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penyitaan mobil tidak berdiri sebagai perkara terpisah, melainkan berada dalam rangkaian penyidikan tersebut.

Daftar BMW dalam laporan harta Ashraff

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikutip dari sumber berita, Ashraff melaporkan kekayaan sebesar Rp 42,2 miliar. Laporan itu disampaikan pada 30 Maret 2025. Pada bagian alat transportasi dan mesin, ia mencantumkan dua mobil BMW yang disebut diperoleh dari hasil sendiri.

Kedua kendaraan tersebut tercatat sebagai BMW iX1 tahun 2009 dengan nilai Rp 1,4 miliar dan BMW X5 tahun 2015 senilai Rp 1,7 miliar. Angka itu merupakan nilai yang tercantum dalam LHKPN, bukan taksiran KPK atas mobil yang baru disita. KPK juga belum menyebut apakah salah satu kendaraan dalam daftar tersebut menjadi barang yang diamankan dari rumah Ashraff.

Perbedaan antara daftar aset dan barang sitaan penting dicermati. LHKPN memberikan gambaran harta yang dilaporkan oleh penyelenggara negara atau pihak terkait, sementara penyitaan merupakan tindakan penyidik terhadap barang tertentu dalam proses hukum. Keterkaitan sebuah barang dengan dugaan tindak pidana tetap harus ditelusuri dan dibuktikan melalui proses penyidikan.

Dalam keterangannya, KPK menyebut Ashraff sebagai komisaris sebuah perusahaan pada 2023–2024. Namun, keterangan yang disampaikan juru bicara lembaga itu tidak merinci hubungan perusahaan tersebut dengan kendaraan yang disita. Penyidik, menurut KPK, masih menelusuri bukti-bukti yang relevan untuk menguatkan dugaan TPPU.

Pengembangan perkara korupsi ke dugaan TPPU

Kasus yang menjadi latar penyitaan ini berawal dari dugaan korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. KPK juga menyebut adanya dugaan penerimaan lainnya. Dari perkara tersebut, penyidik kemudian mengembangkan penyidikan untuk menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang.

Budi menjelaskan, penggeledahan dan penyitaan dilakukan sebagai bagian dari upaya mencari bukti mengenai dugaan pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi tersebut. Penelusuran dapat mencakup barang yang disita dan bukti lain yang ditemukan penyidik. Namun, sampai keterangan itu disampaikan, KPK belum memaparkan kesimpulan mengenai asal-usul mobil BMW maupun nilai aset yang diduga berkaitan dengan perkara.

Fadia Arafiq berstatus Bupati Pekalongan nonaktif dalam perkara yang dikembangkan KPK itu. Penyidikan lanjutan terhadap dugaan TPPU membuka ruang bagi penelusuran aset yang diduga terkait dengan tindak pidana asal. Hasil pemeriksaan atas barang sitaan dan bukti lain akan menentukan bagaimana KPK membangun kaitan antara aset, dugaan korupsi, dan pihak-pihak yang diperiksa.

Untuk saat ini, informasi yang telah disampaikan KPK terbatas pada penyitaan satu BMW listrik dari rumah Ashraff di Semarang dan tujuan penyitaan sebagai penguatan bukti. Identitas pasti kendaraan serta hasil penelusuran penyidik masih ditunggu. Perkembangan berikutnya akan memperjelas apakah aset tersebut memiliki hubungan dengan perkara atau tercatat sebagai bagian dari harta yang dilaporkan.

Garispublik