Maruli Pimpin BNPPDT, Tito Tekankan Perbatasan
Maruli Simanjuntak resmi menerima jabatan Kepala BNPPDT dari Tito Karnavian. Perluasan mandat lembaga mencakup pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerahkan jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Kantor BNPP, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026. Pergantian ini berlangsung setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Maruli sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT).
Perubahan tersebut menandai perluasan mandat lembaga yang sebelumnya bernama BNPP. Tito berharap pengalaman Maruli di lingkungan militer dan tugas barunya sebagai Wakil Panglima TNI dapat membuat pengelolaan perbatasan serta daerah terpencil berjalan lebih efektif.
Dalam keterangan tertulis, Tito mengatakan ia telah lama mengenal Maruli dan memiliki hubungan baik dengannya. Ia menaruh harapan agar kepemimpinan baru dapat memperkuat pelaksanaan tugas lembaga, termasuk cakupan kerja yang kini bertambah.
“Saya berharap banyak di bawah Jenderal Maruli yang sudah banyak pengalaman dan masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI tugas-tugas BNPP ini ditambah daerah tertinggal (terpencil) akan lebih efektif,” kata Tito.
Mandat BNPPDT meluas ke daerah terpencil
Dalam struktur sebelumnya, salah satu tugas utama BNPP adalah mengembangkan kawasan perbatasan. Pembangunan di wilayah itu diharapkan membawa kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat yang tinggal di garis depan negara.
BNPP juga bertugas menangani konflik perbatasan dengan negara tetangga serta mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pos-pos tersebut diharapkan tidak hanya menjadi pintu pemeriksaan lintas negara, tetapi juga berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi baru.
Perluasan mandat menjadi BNPPDT membawa perhatian lembaga ke daerah terpencil. Maruli menyatakan akan memusatkan kerja pada pengelolaan kawasan perbatasan dan daerah terpencil sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan penduduknya.
Ia mengatakan akan melanjutkan program yang sudah berjalan dan meninjau hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Maruli juga menyebut dukungan perangkat kerja serta bimbingan dari Tito sebagai bekal untuk menjalankan tugas tersebut.
Infrastruktur dan kesejahteraan warga perbatasan
Penekanan pada pembangunan perbatasan sebelumnya juga terlihat dalam rapat koordinasi yang dipimpin Tito bersama Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, pada 6 Oktober 2026. Saat itu, pembahasan berfokus pada kondisi infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, termasuk di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Kerusakan jalan di Krayan disebut menghambat transportasi dan distribusi logistik. Menurut keterangan Tito dalam rapat tersebut, warga harus menempuh perjalanan melalui jalur udara atau sungai yang dapat berlangsung berhari-hari.
Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan rencana penyelesaian pembangunan infrastruktur dalam waktu tiga tahun, dengan pelaksanaan direncanakan pada 2027 hingga 2029. Kebutuhan anggarannya diperkirakan sekitar Rp32 triliun. Tito meminta konsep pembangunan dimatangkan dan disusun berdasarkan skala prioritas, termasuk dengan mempertimbangkan wilayah yang memiliki penduduk.
Rencana itu akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo setelah konsep dan pembagian kebutuhan anggaran per tahun dimatangkan. Tito juga menyarankan rapat rutin antarkementerian dan lembaga untuk memantau kemajuan pembangunan di kawasan tersebut.
Bagi Tito, pembangunan perbatasan bukan semata persoalan konektivitas dan pemerataan. Kesejahteraan warga juga dinilai penting untuk memperkuat nasionalisme dan menjadikan kawasan perbatasan sebagai penyangga dari potensi infiltrasi negara lain, baik melalui darat maupun laut.
Maruli akan melanjutkan program yang berjalan
Dalam serah terima jabatan, Maruli menegaskan komitmennya untuk meneruskan pekerjaan yang telah dimulai sekaligus memperbaiki bagian yang masih membutuhkan peningkatan. Pernyataan itu menjadi penanda awal tugasnya memimpin lembaga dengan ruang lingkup yang lebih luas.
Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, jajaran deputi BNPP, serta pejabat terkait lainnya. Sejumlah agenda, mulai dari pengelolaan PLBN hingga kebutuhan akses jalan di kawasan terpencil, akan menjadi bagian dari pekerjaan lembaga ke depan.
Optimalisasi BNPPDT pada akhirnya akan diukur dari dampaknya bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan dan jalur utama pembangunan. Keberlanjutan koordinasi lintas kementerian serta penentuan prioritas yang sesuai kebutuhan wilayah akan menjadi faktor penting agar perhatian terhadap perbatasan terasa nyata bagi warganya.
