Mobil Telantar Kuala Lumpur Terhambat Proses Hukum
Ribuan mobil telantar mengurangi ruang parkir dan memicu keluhan di Kuala Lumpur. DBKL menghadapi proses hukum panjang, sementara pemerintah Malaysia menjanjikan revisi pedoman penertiban.
Mobil telantar Kuala Lumpur terus memenuhi ruas jalan dan mengurangi ruang parkir warga. Di Taman United, kendaraan berwarna abu-abu yang sudah ditinggalkan sejak 2020 masih berada di tepi jalan, meski warga mengaku telah melaporkannya kepada pemerintah kota.
Mobil itu hanya satu dari banyak kendaraan terbengkalai di ibu kota Malaysia. Sebagian tampak rusak, dengan ban kempis, karat, cat terkelupas, bahkan pelat nomor yang sudah tidak ada. CNBC Indonesia, mengutip laporan Channel News Asia (CNA), menggambarkan persoalan ini sebagai masalah yang berlangsung lama dan belum tuntas.
Ng, warga berusia 50 tahun yang telah tinggal di Jalan Sepadu 6 selama dua dekade, mengatakan pengaduan mengenai kendaraan tersebut belum diikuti tindakan. Sebelumnya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) pernah mengerahkan truk dan derek untuk mengangkut sejumlah mobil di jalan utama kawasan itu. Namun, kendaraan lain masih tertinggal.
Ribuan kendaraan sudah diderek DBKL
Catatan penertiban memperlihatkan besarnya skala pekerjaan. Pada kurun 2022 hingga 2025, DBKL menderek lebih dari 4.500 kendaraan setelah menerima hampir 10.000 aduan warga. Angka itu menunjukkan bahwa pengangkutan mobil bukan perkara baru bagi pemerintah kota, tetapi jumlah pengaduan yang masuk tetap jauh lebih besar daripada kendaraan yang telah disingkirkan.
Mobil-mobil tersebut menjadi masalah di kawasan yang ruang parkirnya terbatas. Kendaraan rusak yang dibiarkan di badan jalan juga dapat menjadi tempat berkembangnya hama dan menambah hambatan lalu lintas. Keluhan serupa tidak hanya muncul di Kuala Lumpur; persoalan itu dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Malaysia.
Di Johor, anggota parlemen untuk Tebrau, Jimmy Puah, menilai kendaraan terbengkalai merusak tampilan kawasan komersial dan berpotensi disalahgunakan. Ia menyampaikan bahwa polisi pernah mengatakan kepadanya mobil semacam itu bisa dipakai sebagai tempat peralihan narkoba, dengan barang disimpan atau diambil melalui kompartemen kendaraan. Pernyataan tersebut merupakan kekhawatiran yang ia sampaikan, bukan keterangan bahwa setiap mobil telantar terlibat tindak pidana.
Alasan pemilik beragam, penanganan berlarut
Pakar otomotif Malaysia Hezeri Samsuri menilai kebiasaan membiarkan mobil di tempat umum mulai dianggap lumrah. Sebagian pemilik, menurut dia, memiliki ikatan emosional dengan kendaraannya atau enggan menjualnya dengan harga rendah. Ada pula kendaraan yang ditinggalkan setelah pemiliknya meninggal dunia.
Penggunaan mobil juga bisa berubah setelah ditinggalkan. Kendaraan tertentu sengaja dipertahankan sebagai penghalang agar tempat parkir tidak dipakai orang lain. Ada pula yang menjadikannya ruang penyimpanan tambahan bagi pedagang kaki lima. Ragam alasan itu membuat penertiban tidak semata-mata soal menderek kendaraan yang sudah rusak.
Hambatan lain ada pada proses hukum. Andre Lai, mantan anggota Dewan Penasihat DBKL, mengatakan pemerintah kota perlu memperoleh perintah pengadilan sebelum membuang mobil. Prosedurnya dapat berlangsung dua hingga empat bulan. Lamanya proses turut membebani fasilitas penyimpanan, sementara ongkos derek dan penitipan kendaraan terus menjadi persoalan.
Andre menilai DBKL telah berupaya menangani aduan, meski warga kerap merasa tindakan di lapangan belum cukup terlihat. Dari sisi lain, pengacara sengketa lahan Julian Chan mengingatkan bahwa pemangkasan proses hukum dapat mengurangi kesempatan pemilik untuk membela haknya. Menurut dia, percepatan yang mengabaikan mekanisme tersebut berisiko menunda perselisihan, bukan menyelesaikannya.
Pemerintah menjanjikan revisi pedoman
Menteri Perumahan dan Pemerintah Daerah Nga Kor Ming berjanji merevisi pedoman untuk menertibkan dan membuang kendaraan yang ditinggalkan. Rencana perubahan itu muncul ketika pemerintah kota menghadapi dua tuntutan yang berhadapan: aduan warga perlu ditangani lebih cepat, tetapi hak pemilik tetap harus dilindungi.
Julian mendorong adanya edukasi bagi konsumen serta jalur yang terjangkau untuk membatalkan pendaftaran dan membuang kendaraan secara bertanggung jawab. Menurut dia, pilihan yang praktis bagi pemilik dapat mengurangi dorongan untuk meninggalkan mobil begitu saja. Pemerintah belum merinci isi maupun jadwal penerapan pedoman baru tersebut.
