MotoGP Mandalika 2027-2031 Menunggu Restu Presiden

Erick Thohir menyatakan pemerintah mendukung MotoGP Mandalika, tetapi perpanjangan kontrak untuk 2027-2031 masih menunggu keputusan Presiden Prabowo.

motogp-mandalika-2027-2031-menunggu-restu-presiden

Perpanjangan kontrak MotoGP Mandalika untuk periode 2027-2031 masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyatakan pemerintah mendukung ajang tersebut, tetapi keputusan akhir berada di tangan presiden.

Erick menyampaikan hal itu saat ditemui di kawasan Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu, 11 Oktober 2026, menjelang balapan. “Nanti kita tunggu keputusan Bapak Presiden, ya. Mudah-mudahan nanti biar beliau yang menyampaikan,” ujarnya.

Kontrak penyelenggaraan MotoGP Mandalika antara Dorna Sports dan Pemerintah Indonesia berakhir pada 2026. Sejumlah kementerian dan lembaga telah memulai pembahasan mengenai kelanjutan kerja sama, tetapi belum ada kepastian tentang keputusan maupun waktu pengumumannya.

Dukungan pemerintah dan pembahasan kontrak

Erick menegaskan dukungannya agar MotoGP tetap digelar di Mandalika. Ia menilai ajang balap internasional itu memiliki nilai bagi Indonesia, baik sebagai promosi di panggung dunia maupun sebagai bagian dari upaya mengembangkan destinasi wisata di luar Bali.

“Kita pasti dukung, karena ini event yang bagus,” kata Erick. Namun, ia kembali menekankan bahwa pemerintah masih menunggu keputusan Presiden Prabowo terkait perpanjangan kontrak.

Pembicaraan awal mengenai kontrak 2027-2031 melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Keuangan, PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney, serta Danantara Indonesia. Pembahasan itu mencakup aspek penyelenggaraan dan biaya yang perlu disiapkan, termasuk hosting fee.

Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka sebelumnya menyebut negosiasi dengan Dorna Sports telah dilakukan di Kantor Danantara, Jakarta. Pertemuan tersebut melibatkan Menpora, Kepala BP BUMN, Wakil Menteri Keuangan, dan Direktur Utama InJourney. Ia menyebutnya sebagai tahap awal pembicaraan perpanjangan kontrak.

Hosting fee dan rekomendasi Bappenas

Besarnya hosting fee menjadi salah satu hal yang dibahas dalam proses tersebut. Troy mengatakan pembayaran biaya penyelenggaraan itu membutuhkan perhatian pemerintah pusat karena nilainya besar.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memberikan rekomendasi kepada Menpora, Menteri Pariwisata, dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Rekomendasi tersebut dihimpun dalam buku berjudul MotoGP Mandalika 2025: Akselerasi Ekonomi, Citra, dan Pariwisata, yang menjadi rujukan ITDC dalam membahas hosting fee.

“Kalau bicara hosting fee ini uang besar, semua dari pemerintah pusat,” kata Troy.

Menurut Troy, rekomendasi Bappenas disusun melalui kajian dan sejumlah proses, termasuk studi banding serta pemeriksaan terhadap para mitra. Ia mengatakan setiap pihak memiliki peran sesuai porsinya masing-masing.

Di sisi lain, Erick mengakui MotoGP membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun, ia menyebut manfaat yang diharapkan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan dampak ekonomi dari penyelenggaraan balapan.

Mandalika, pariwisata, dan pembalap Indonesia

Erick melihat MotoGP sebagai salah satu daya tarik yang dapat memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi wisata. Menurut dia, pengembangan pariwisata Indonesia perlu didukung tempat-tempat lain di luar Bali, dan Mandalika memiliki nilai tambah karena menjadi tuan rumah balapan dunia.

“Kalau kita ingin mendorong tourism semakin meningkat terus, ya selain Bali kita harus membangun tempat-tempat lain seperti Mandalika yang memang punya nilai tambah. Nah, kebetulan Mandalika punya plus MotoGP-nya,” ujarnya.

Pemerintah juga berharap penyelenggaraan ajang tersebut membuka ruang bagi pembalap Indonesia untuk berkembang. Erick mencontohkan Veda Ega Pratama yang berlaga di kelas Moto3 dan Mario Suryo Aji di kelas Moto2 sebagai pembalap yang berkesempatan naik ke jenjang lebih tinggi.

Di luar pernyataan pemerintah, Deputy CEO MotoGP Group/MotoGP Sports Entertainment Group Carlos Ezpeleta sebelumnya menyebut kerja sama dengan Indonesia menggunakan skema kontrak lima tahun ditambah opsi lima tahun berikutnya. Ia mengatakan MotoGP berencana tetap hadir di Indonesia setidaknya hingga 2031.

Meski rencana itu telah disampaikan pihak MotoGP, perpanjangan kontrak masih menunggu keputusan pemerintah. Keputusan Presiden Prabowo nantinya akan menentukan arah penyelenggaraan MotoGP Mandalika setelah kontrak saat ini berakhir pada 2026.

Garispublik