MUI Tolak Penundaan Wajib Halal hingga Oktober 2028
MUI menolak penundaan kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028. Cholil Nafis menilai kebijakan itu dapat menghambat pangsa pasar produk halal dan pengembangan ekonomi syariah.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak keputusan pemerintah yang menunda penerapan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah produk dan sektor usaha hingga Oktober 2028. Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI, M. Cholil Nafis, menilai penundaan itu dapat mempersulit upaya memperluas pasar produk halal sekaligus mengembangkan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.
Cholil menyampaikan keberatan tersebut dalam acara Ijtima’ Sanawi di Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Ia mengatakan, mundurnya kewajiban sertifikasi halal berpotensi membuat Indonesia semakin sulit mengejar pangsa pasar produk halal.
“Kalau halalnya ditunda, tambah susah kita mengejar market share, market impact-nya itu,” ujar Cholil.
MUI menyatakan akan menerbitkan pernyataan sikap resmi setelah pembahasan internal. Namun, Cholil menegaskan bahwa organisasi tersebut pada prinsipnya menolak kebijakan penundaan itu.
Alasan MUI menolak penundaan wajib halal
Menurut Cholil, penundaan bukan sekadar mengubah batas waktu administrasi. Kebijakan itu, kata dia, dapat menambah tantangan bagi pelaku industri dan para pemangku kepentingan yang sedang membangun ekosistem produk halal. Salah satu dampak yang dikhawatirkan adalah terhambatnya upaya meningkatkan penetrasi produk halal di pasar Indonesia.
Ia juga menekankan pentingnya ketersediaan fasilitas dan akses terhadap produk halal bagi masyarakat. Bagi MUI, upaya tersebut berkaitan dengan perlindungan konsumen Muslim agar dapat mengonsumsi barang yang sesuai dengan ketentuan syariat.
Cholil turut mengingatkan adanya landasan agama mengenai ancaman dan konsekuensi bagi seseorang yang mengonsumsi makanan haram. Karena itu, ia memandang kewajiban sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya menyediakan produk yang dapat dipastikan kehalalannya, bukan semata urusan pelaku usaha atau tata kelola industri.
Meski belum menyampaikan tanggal penerbitan sikap resmi, Cholil memastikan hasil rapat MUI nantinya akan menegaskan penolakan terhadap penundaan. “Nanti ada pernyataan sikap dari MUI karena kami tidak setuju, menyesalkan halal itu ditunda. Tapi nanti tunggu tanggal mainnya hasil rapat kami, tapi intinya pasti menolak dengan penundaan ini,” katanya.
Jadwal kewajiban sertifikasi halal diubah
Pemerintah sebelumnya menetapkan kewajiban sertifikasi halal mulai berlaku pada 18 Oktober 2026, merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Namun, pemerintah kemudian menyesuaikan masa penahapan melalui perubahan atas peraturan tersebut.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, perubahan dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi kesiapan ekosistem halal nasional dan menerima masukan dari asosiasi dunia usaha serta industri. Pemerintah menilai perlu memberi ruang bagi penguatan ekosistem dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat.
Dalam jadwal baru, kewajiban sertifikasi halal untuk jasa yang terkait dengan makanan, minuman, dan hasil sembelihan—dengan pengecualian jasa penyembelihan—dimulai pada 18 Oktober 2028. Bagi usaha mikro dan kecil, penahapan sertifikasi untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.
Penyesuaian juga berlaku bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri. Kewajibannya dimulai pada 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.
Sejumlah kelompok produk ikut terdampak
Pemerintah turut mengubah masa penahapan untuk sejumlah kelompok produk yang sebelumnya dijadwalkan sampai 2026. Kelompok tersebut meliputi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta beberapa kategori barang gunaan. Batas penahapannya disesuaikan menjadi 17 Oktober 2028.
Perubahan itu juga diikuti penyesuaian aturan pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2024. Pemerintah menyatakan akan mencabut Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke Indonesia.
Pemerintah menyebut penyesuaian jadwal dimaksudkan untuk menjaga perlindungan konsumen, memberi kepastian dan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha, menjaga kelancaran perdagangan, serta memperkuat daya saing industri halal. Pemerintah juga menegaskan komitmennya terhadap Jaminan Produk Halal dan menyatakan implementasinya perlu berjalan efektif sesuai kesiapan ekosistem.
Perbedaan pandangan antara pemerintah dan MUI kini berpusat pada cara menyeimbangkan kesiapan pelaku usaha dengan kepastian akses masyarakat terhadap produk halal. Sikap resmi MUI yang dijanjikan setelah rapat internal akan menjadi perkembangan berikutnya dalam pembahasan kebijakan ini, sementara jadwal baru memberi pelaku usaha waktu tambahan untuk memenuhi ketentuan.
