NasDem Sebut Surat Usul Pemakzulan Gibran Hoaks
NasDem membantah surat usulan pemakzulan Gibran yang mencatut nama anggota DPR Tonny Tesar. DPR masih mengecek dokumen yang beredar setelah putusan MK.
NasDem membantah surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial. Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni menyebut dokumen yang mencatut nama anggota DPR dari partainya, Tonny Tesar, sebagai hoaks. Pada saat yang sama, DPR menyatakan masih mengecek asal-usul surat tersebut.
Dokumen itu ramai diperbincangkan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait gugatan hasil Pilpres 2024 yang menyinggung dokumen pendidikan Gibran. Surat yang beredar memuat permintaan agar pimpinan DPR menindaklanjuti persoalan itu melalui mekanisme konstitusional.
NasDem bantah surat atas nama Tonny Tesar
Sahroni menegaskan tidak ada surat usulan pemakzulan yang diajukan Tonny Tesar. Ia menyampaikan bantahan tersebut saat dikonfirmasi pada Kamis, 8 Oktober 2026. Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago juga menyatakan informasi mengenai surat itu tidak benar.
Dalam dokumen yang beredar, nama Tonny tercantum sebagai pengusul. Surat tersebut disebut bertanggal 7 Oktober 2026 dan ditujukan kepada pimpinan DPR. Isinya meminta DPR membawa persoalan pencalonan Gibran ke rapat paripurna serta menggunakan hak pengawasan, interpelasi, angket, atau menyatakan pendapat.
Dokumen itu juga memuat permintaan agar usulan pemberhentian Gibran diproses melalui mekanisme konstitusional dan diteruskan ke MK. Salah satu dasar yang dicantumkan adalah Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur syarat pendidikan paling rendah bagi calon presiden dan wakil presiden.
Meski membantah keberadaan surat, Sahroni mengatakan NasDem menghormati putusan MK. Menurut dia, partai belum menentukan sikap lebih jauh dan masih menunggu arahan Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
DPR masih menelusuri surat yang beredar
Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, mengatakan DPR sedang mengecek informasi mengenai surat tersebut. Ia menyebut persoalan itu juga berkaitan dengan sikap partai politik terhadap putusan MK. Karena nama anggota NasDem tercantum, DPR akan meminta penjelasan dari partai yang bersangkutan.
Sejumlah anggota DPR dari fraksi lain mengaku belum mengetahui adanya surat usulan pemakzulan. Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS mengatakan belum mengetahui dokumen tersebut. Ia menyebut langkah politik partainya akan bergantung pada kesepakatan koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron juga mengatakan belum ada pembicaraan di internal partai maupun DPR mengenai langkah politik setelah putusan MK. Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto menyebut pimpinan MPR belum menerima laporan tentang surat itu. Ia mengingatkan agar proses ketatanegaraan mengikuti mekanisme dalam UUD 1945.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto turut mengatakan belum mengetahui atau membaca surat tersebut. Pemerintah, kata dia, menyerahkan persoalan ketatanegaraan kepada mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Putusan MK menjadi latar polemik
MK membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada Selasa, 6 Oktober 2026. Dalam perkara itu, para pemohon meminta agar Gibran didiskualifikasi. MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan pengadilan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden.
Dalam fakta persidangan, MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah dari pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. Temuan tersebut menjadi sorotan dan memicu perdebatan mengenai persyaratan pencalonan, meski putusan perkara itu tidak mendiskualifikasi Gibran.
Gibran menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat serta menyukseskan program Presiden Prabowo. Ia juga mengatakan dirinya melanjutkan pendidikan hingga jenjang S1 setelah menempuh pendidikan setara SMA di Singapura.
Untuk saat ini, DPR masih menelusuri surat yang beredar, sementara NasDem menolak mengakui dokumen tersebut sebagai usulan resmi partainya. Perkembangan berikutnya bergantung pada hasil pengecekan DPR dan penjelasan lebih lanjut dari partai politik terkait.
