OJK Pertanyakan Ancaman MSCI untuk Bursa RI
OJK mempertanyakan kemungkinan Indonesia masuk kategori standalone market dalam evaluasi MSCI. Regulator menyebut Indonesia memenuhi 16 dari 18 indikator, sementara status baru belum diputuskan.
Otoritas Jasa Keuangan mempertanyakan kemungkinan pasar saham Indonesia turun ke kategori standalone market dalam evaluasi MSCI. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut Indonesia telah memenuhi 16 dari 18 indikator yang dipakai dalam penilaian aksesibilitas pasar. Menurutnya, capaian itu membuat ancaman penurunan kelas perlu dijelaskan lebih jauh.
Pernyataan Friderica disampaikan dalam Rapimnas Kadin dan dikutip CNBC Indonesia pada 30 Oktober 2026. Ia merujuk pengumuman MSCI pada pertengahan Oktober yang menyebut Indonesia berpotensi ditempatkan di kategori standalone. Opsi tersebut lebih jauh dari kemungkinan turun dari emerging market ke frontier market yang sebelumnya menjadi perhatian.
Namun, perubahan status itu belum diputuskan. Digivestasi melaporkan bahwa perpindahan masih berupa kemungkinan yang akan dipertimbangkan dalam tinjauan berikutnya. Karena itu, pengumuman MSCI, respons regulator, dan perkiraan dampaknya terhadap saham perlu dibaca sebagai hal berbeda.
OJK membandingkan indikator dan kondisi pasar
Friderica mengatakan pengumuman MSCI pada Juni 2026 telah membuka kemungkinan perlakuan berbeda bagi Indonesia apabila perbaikan yang diharapkan belum cukup pada peninjauan indeks November. Pengumuman berikutnya, yang keluar pada 15 Oktober waktu New York atau dini hari 16 Oktober waktu Indonesia, menurutnya memunculkan skenario yang lebih berat, yakni status standalone.
OJK menilai sejumlah ukuran Indonesia masih kompetitif dibandingkan pasar lain. Friderica menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong baik di kelompok emerging market, inflasi terkendali, dan kapitalisasi pasar cukup besar. Dalam kelompok yang sama, ia menyebut Malaysia, Korea, Turki, dan Filipina sebagai pembanding. Penilaian itu merupakan paparan OJK, bukan kesimpulan independen mengenai metodologi MSCI.
Perbedaan lain yang disoroti berkaitan dengan aturan saham beredar untuk publik atau free float. Ambang minimum di Indonesia sebesar 15 persen, sedangkan negara lain yang dibandingkan berada pada rentang 10 hingga 25 persen. Friderica juga menyebut Indonesia dan Hong Kong sebagai pasar yang masuk daftar dengan konsentrasi kepemilikan saham tinggi.
Pengungkapan kepemilikan juga menjadi bagian dari perdebatan. Menurut Friderica, keterbukaan kepemilikan di Indonesia dimulai pada ambang 1 persen, sementara di pasar lain yang ia bandingkan ambangnya 5 persen. Ia mempertanyakan dasar perbandingan yang menempatkan Indonesia dalam kategori yang sama dengan negara-negara berkarakteristik ekonomi dan kondisi pasar berbeda.
Ancaman status baru belum menjadi keputusan final
Friderica mengangkat Zimbabwe, Ukraina, dan Argentina sebagai contoh negara dalam kategori standalone. Ia menyinggung kondisi Ukraina yang sedang berperang serta inflasi Argentina yang, menurut keterangannya, melampaui 33 persen. Perbandingan tersebut dipakai untuk mempertanyakan kesepadanan kategori, bukan sebagai kepastian bahwa Indonesia akan ditempatkan bersama negara-negara itu.
Bagi investor, kabar mengenai perubahan klasifikasi dapat memengaruhi persepsi terhadap risiko pasar dan arus dana. Namun, Digivestasi mengingatkan bahwa kemungkinan perubahan status tidak sama dengan keputusan final. Dampaknya terhadap saham juga belum dapat dipastikan hanya dari pengumuman mengenai opsi peninjauan.
OJK menyatakan akan berkoordinasi serta mendorong perbaikan keterbukaan, termasuk informasi free float dan pengungkapan kepemilikan. Perhatian terhadap aspek tersebut menjadi salah satu jalur yang dapat ditempuh regulator untuk merespons catatan mengenai akses dan transparansi pasar. Hasil peninjauan MSCI berikutnya akan menentukan apakah kekhawatiran tentang perubahan kategori itu berlanjut.
