OJK Selidiki 15 Pialang Asuransi Tanpa Izin

OJK mendalami 15 entitas yang diduga menjadi pialang asuransi tanpa izin. Empat di antaranya telah masuk tahap penyidikan, sementara jumlah yang diperiksa masih berpotensi bertambah.

ojk-selidiki-15-pialang-asuransi-tanpa-izin

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mendalami 15 entitas yang diduga menawarkan jasa pialang asuransi atau reasuransi tanpa izin. Empat di antaranya telah dilimpahkan kepada penyidik OJK dan memasuki tahap penyidikan hingga Oktober 2026.

Angka itu belum tentu menjadi jumlah akhir. Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, menyatakan pendalaman dapat meluas apabila lembaga tersebut menerima informasi dan data baru. CNN Indonesia melaporkan perkembangan itu disampaikan Ogi dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan pada Kamis, 5 November 2026.

“Hingga Oktober 2026, sebanyak 15 entitas telah menjadi objek pendalaman,” ujar Ogi.

Empat entitas yang masuk penyidikan merupakan bagian dari kelompok yang diperiksa. OJK menyebut penanganannya telah diserahkan kepada penyidik internal untuk diproses lebih lanjut. Belum ada keterangan dalam paparan tersebut mengenai identitas entitas maupun hasil akhir penyidikan.

Empat entitas masuk tahap penyidikan

Perbedaan status itu penting: 15 entitas masih menjadi objek pendalaman, sedangkan empat telah mencapai tahap penyidikan. Dengan demikian, informasi yang tersedia belum menyatakan bahwa seluruh 15 entitas terbukti melakukan pelanggaran. OJK menggunakan istilah “diduga” untuk kegiatan pialang asuransi tanpa izin.

Dalam laporan terpisah, Media Asuransi juga memberitakan bahwa empat entitas telah dilimpahkan kepada penyidik. Ogi menyampaikan jumlah 15 tersebut berpotensi bertambah seiring masuknya data terbaru. Belum ada angka tambahan yang diumumkan dalam keterangan yang sama.

OJK menyatakan penanganan ini merupakan bagian dari pengawasan industri dan perlindungan masyarakat dari risiko menggunakan jasa pialang yang tidak memiliki izin usaha. Bagi konsumen, status izin menjadi informasi penting saat memilih pihak yang membantu urusan asuransi. Namun, OJK belum merinci nama entitas, bentuk layanan yang ditawarkan, ataupun jumlah nasabah yang mungkin terdampak.

Proses pendalaman dan penyidikan juga belum sama dengan putusan akhir. Dalam paparan OJK, informasi yang disampaikan terbatas pada jumlah entitas dan tahapan penanganannya. Belum dijelaskan apakah penyidikan terhadap empat entitas telah menghasilkan keputusan atau sanksi.

Kinerja industri asuransi tetap tumbuh

Pengumuman pengawasan itu disampaikan bersama sejumlah data kinerja sektor perasuransian. OJK mencatat total aset industri mencapai Rp1.192,84 triliun per September 2026, naik 0,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan premi asuransi komersial tercatat Rp252,80 triliun, tumbuh 2,61 persen secara tahunan.

Angka pertumbuhan tersebut memberi gambaran skala industri yang diawasi, tetapi tidak mengubah status pemeriksaan terhadap entitas yang diduga beroperasi tanpa izin. OJK menyampaikan dua informasi itu dalam paparan yang sama: pengawasan terhadap dugaan praktik ilegal dan pemantauan terhadap kondisi perusahaan resmi.

Di sisi permodalan, OJK mencatat 83,45 persen perusahaan asuransi dan reasuransi telah memenuhi ketentuan minimum ekuitas tahap pertama pada 2026. Untuk perusahaan penjaminan, tingkat pemenuhannya mencapai 79,17 persen. Data tersebut menjadi bagian dari dorongan OJK agar perusahaan di sektor terkait memperkuat permodalan.

OJK juga menerbitkan dua aturan baru untuk sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. POJK Nomor 18 Tahun 2026 mengatur tata cara serta perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi. Adapun POJK Nomor 19 Tahun 2026 mengatur penguatan integritas pelaporan keuangan.

OJK membuka peluang pendalaman bertambah

Belum ada jumlah baru yang diumumkan setelah catatan 15 entitas hingga Oktober. Ogi mengatakan informasi dan data terbaru dapat memengaruhi jumlah objek pendalaman. Karena itu, perkembangan berikutnya bergantung pada hasil penelusuran OJK dan proses penyidikan atas empat entitas yang telah dilimpahkan.

Untuk saat ini, OJK belum memaparkan identitas pihak-pihak yang ditangani. Tahap pemeriksaan juga masih menjadi batas informasi yang tersedia, sehingga belum ada dasar untuk menyimpulkan entitas lain di luar empat yang disidik telah terbukti menjalankan usaha tanpa izin.

Garispublik