PMI DKI Telusuri Edaran Sumbangan untuk ASN

Ketua PMI DKI Jakarta Beky Mardani menelusuri kabar edaran permintaan sumbangan kepada ASN. Ia memastikan PMI tidak menetapkan nominal donasi dan akan meminta edaran ditarik jika terbukti ada.

pmi-dki-telusuri-edaran-sumbangan-untuk-asn

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta Beky Mardani menelusuri kabar beredarnya edaran permintaan sumbangan Bulan Dana PMI kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beky menegaskan PMI tidak pernah menetapkan nominal donasi dan akan meminta edaran itu ditarik jika terbukti ada.

Penelusuran dilakukan setelah kabar mengenai surat tersebut beredar di kalangan media dan mendapat tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. PMI DKI, kata Beky, tengah meminta laporan dari jajaran PMI di tingkat kota untuk memastikan keberadaan dan asal edaran.

“Dari PMI itu tidak ada edaran atau apa pun yang menentukan jumlah donasi,” kata Beky saat dihubungi pada Jumat, 9 Oktober 2026.

PMI DKI periksa kabar edaran sumbangan ASN

Beky menyampaikan, ia belum menyatakan bahwa edaran tersebut telah dipastikan berasal dari PMI. Saat ini, PMI DKI masih mengumpulkan keterangan dari pengurus di tingkat kota. Hasil penelusuran itu akan menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya.

Namun, Beky memberi penegasan bahwa jika edaran yang dimaksud memang ada, ia akan meminta dokumen tersebut ditarik. “Kalaupun ada, itu saya pastikan saya minta ditarik,” ujarnya.

Pernyataan itu menempatkan penelusuran sebagai hal penting untuk menjawab pertanyaan mengenai asal surat dan isi permintaan sumbangan. Hingga keterangan Beky disampaikan, informasi yang tersedia baru berupa kabar edaran yang beredar dan belum disertai kepastian mengenai siapa yang menerbitkannya.

PMI DKI juga menegaskan tidak menetapkan angka tertentu untuk donasi. Dengan demikian, menurut Beky, tidak semestinya ada ketentuan nominal yang dibebankan kepada ASN maupun pihak lain dalam penggalangan dana tersebut.

Beky tegaskan donasi harus sukarela

Beky menyatakan Bulan Dana PMI dijalankan dengan prinsip sukarela dan tanpa paksaan. Prinsip itu, kata dia, berarti pemberian sumbangan tidak disertai kewajiban membayar jumlah tertentu ataupun tekanan kepada orang yang diminta berdonasi.

“Tetap, yang namanya bulan dana, sukarela dan tanpa paksaan,” ujar Beky. Ia menambahkan, pengertian sukarela dan tanpa paksaan sudah menjadi bagian dari prinsip kegiatan tersebut.

Penegasan ini muncul di tengah perbedaan penekanan antara PMI DKI dan Pemprov DKI Jakarta. PMI menyatakan donasi tidak memiliki nominal wajib dan harus diberikan secara sukarela. Sementara itu, Pramono menyampaikan bahwa pungutan PMI tidak diperbolehkan di Jakarta, termasuk jika disebut sebagai sumbangan sukarela.

Pramono larang pungutan PMI di Jakarta

Pramono merespons kabar permintaan sumbangan kepada ASN pada Rabu, 7 Oktober 2026, di Balai Kota Jakarta. Ia mengatakan tidak boleh ada pungutan PMI di lingkungan DKI Jakarta, baik dengan alasan sukarela maupun tidak.

“Mau sukarela, mau nggak, di DKI Jakarta tidak diperbolehkan pungutan PMI. Mau sukarela, mau nggak, nggak ada,” kata Pramono.

Gubernur mengatakan akan menghubungi pihak PMI untuk menegaskan larangan tersebut. Ia juga menilai fasilitas yang diberikan Pemprov DKI kepada PMI sudah lebih dari cukup, sehingga menurutnya tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun.

Perbedaan pernyataan itu membuat penelusuran PMI DKI menjadi sorotan. Hasil pemeriksaan terhadap laporan dari pengurus tingkat kota diharapkan dapat menjelaskan apakah edaran tersebut benar ada dan bagaimana tindak lanjutnya. Beky sendiri menyatakan, jika dokumen itu ditemukan, ia akan meminta agar edaran ditarik.

Untuk sementara, PMI DKI menegaskan tidak menerbitkan aturan yang menentukan jumlah donasi, sedangkan Pramono meminta tidak ada pungutan PMI di wilayah Jakarta. Kejelasan hasil penelusuran akan menjadi penting agar ASN maupun masyarakat memahami batas antara sumbangan sukarela dan permintaan yang berpotensi dianggap sebagai kewajiban.

Garispublik