PPPK Paruh Waktu Jatim: Syarat Perpanjangan 2026
Pemprov Jawa Timur menetapkan syarat, jadwal, dan mekanisme perpanjangan PPPK Paruh Waktu bagi kontrak yang berakhir 31 Oktober 2026.
Perpanjangan perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu Jatim untuk periode 2026-2027 ditujukan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan NIP 202521 yang kontraknya berakhir pada 31 Oktober 2026. Usulan perpanjangan tidak berlangsung otomatis karena perangkat daerah wajib memverifikasi administrasi dan mengevaluasi kinerja pegawai terlebih dahulu.
Jadwal perpanjangan PPPK Paruh Waktu Jatim
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur menetapkan masa perjanjian kerja baru, bagi yang memenuhi syarat, mulai 1 November 2026 sampai 31 Oktober 2027. Periode tersebut berlaku selama satu tahun, sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap satu tahun sampai pegawai diangkat menjadi PPPK.
Pengelola kepegawaian instansi mengajukan perpanjangan maupun pemberhentian melalui fitur Perpanjangan PPPK Paruh Waktu pada aplikasi Rumah ASN. Batas akhir pengusulan adalah 15 Oktober 2026. Surat usulan serta dokumen yang diunggah harus telah diverifikasi oleh perangkat daerah.
Apabila instansi tidak melakukan perpanjangan perjanjian kerja, proses berikutnya adalah penerbitan surat keputusan pemberhentian PPPK Paruh Waktu karena masa perjanjian kerja telah berakhir.
Syarat kinerja PPPK Paruh Waktu Jatim untuk kontrak baru
Evaluasi kinerja menjadi dasar utama dalam perpanjangan PPPK Paruh Waktu Jatim. Perangkat daerah harus memastikan nilai Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP tahun 2026 minimal berpredikat Baik pada triwulan terakhir, yaitu Juli, Agustus, dan September 2026.
SKP merupakan sasaran atau target kinerja pegawai yang dipakai dalam proses penilaian. Dalam ketentuan ini, evaluasi dilaksanakan berdasarkan capaian kinerja organisasi melalui penilaian triwulanan dan tahunan. Artinya, penilaian dilakukan dengan melihat pelaksanaan pekerjaan serta capaian yang terkait dengan tugas pegawai.
Pegawai dengan nilai evaluasi di bawah Baik pada prinsipnya tidak dapat diusulkan untuk perpanjangan. Namun, terdapat kondisi ketika pegawai masih dapat dipertimbangkan. Salah satunya jika atasan langsung telah melakukan dialog kinerja dan pembinaan berkala, lalu terdapat perbaikan kinerja pada bulan setelah nilai di bawah Baik diberikan.
Dialog kinerja tersebut harus didukung notula yang ditandatangani atasan langsung. Dokumen itu setidaknya memuat konfirmasi ekspektasi kinerja dan rencana tindak lanjut. Pejabat penilai juga wajib melakukan penilaian sesuai kondisi riil pekerjaan dan perilaku pegawai pada bulan berjalan.
Ketentuan cuti dan batas usia pensiun
Ketentuan evaluasi juga mengakomodasi PPPK Paruh Waktu yang menjalani cuti melahirkan pada periode evaluasi terakhir. Bila cuti menyebabkan pegawai tidak memiliki kewajiban mengerjakan SKP pada bulan tertentu, capaian kinerja dari periode sebelumnya dapat digunakan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
Contoh yang disebut dalam mekanisme tersebut adalah pegawai yang menjalani cuti pada Juni, Juli, dan Agustus 2026. Penilaiannya dapat menggunakan capaian kinerja April, Mei, dan September 2026. Pengaturan ini berlaku ketika masa cuti dalam triwulan terakhir membuat kewajiban penyusunan SKP pada bulan berjalan gugur.
Untuk batas usia pensiun, PPPK Paruh Waktu Guru memiliki batas usia 60 tahun. Sementara PPPK Paruh Waktu Non Guru memiliki batas usia 58 tahun.
Penanganan disiplin dan perpindahan unit kerja
PPPK Paruh Waktu yang bermasalah hukum atau sedang diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin perlu dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur apabila dipertimbangkan tidak diperpanjang. Pegawai yang masih berada dalam proses pemeriksaan tidak diusulkan untuk perpanjangan sampai ada keputusan mengenai pemberhentian atau kelanjutan perjanjian kerjanya.
Bagi guru maupun non-guru yang telah atau sedang berproses pindah antarunit kerja dan/atau perangkat daerah, penyesuaian unit kerja dapat diakomodasi dalam petikan surat keputusan serta perpanjangan perjanjian kerja. Persyaratannya berupa surat lolos butuh dan surat penerimaan dari kepala perangkat daerah yang diunggah dalam aplikasi Rumah ASN.
Perpindahan internal antarunit kerja dalam perangkat daerah yang sama dikecualikan pada lembaga sekolah. Dalam kondisi tersebut, perpindahan dapat dilakukan dengan menerbitkan SPMT oleh kepala perangkat daerah terkait. Pengelola gaji juga dapat berkoordinasi dengan BPKAD terkait upah pegawai yang berpindah, dengan melampirkan bukti SPMT pada instansi baru.
Poin Penting
- Sasaran ketentuan ini adalah PPPK Paruh Waktu Pemprov Jawa Timur bernomor NIP 202521 dengan kontrak berakhir 31 Oktober 2026.
- Masa perjanjian kerja berikutnya ditetapkan dari 1 November 2026 hingga 31 Oktober 2027 bagi pegawai yang memenuhi persyaratan.
- Usulan melalui aplikasi Rumah ASN harus disampaikan paling lambat 15 Oktober 2026.
- SKP triwulan terakhir 2026 minimal berpredikat Baik menjadi salah satu syarat perpanjangan.
- Perubahan nominal upah dapat disesuaikan dan dicantumkan dalam dokumen perpanjangan perjanjian kerja.
Pertanyaan Seputar PPPK Paruh Waktu Jatim
Kapan kontrak PPPK Paruh Waktu Jatim berakhir?
Ketentuan ini berlaku bagi PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan masa perjanjian kerja yang berakhir pada 31 Oktober 2026.
Berapa lama masa perpanjangan perjanjian kerja?
Bagi pegawai yang memenuhi persyaratan, perjanjian kerja diperpanjang dari 1 November 2026 hingga 31 Oktober 2027.
Berapa nilai SKP yang diperlukan untuk perpanjangan?
Nilai SKP tahun 2026 minimal Baik pada triwulan terakhir, mencakup Juli, Agustus, dan September 2026.
Di mana pengajuan perpanjangan dilakukan?
Pengelola kepegawaian instansi melakukan pengusulan melalui fitur Perpanjangan PPPK Paruh Waktu di aplikasi Rumah ASN. Bagi PPPK Paruh Waktu Jatim, kelengkapan dokumen dan hasil verifikasi perangkat daerah menjadi bagian dari proses pengajuan tersebut.
