TGH Abah Jalani Pemeriksaan dalam Kasus Kekerasan Seksual

TGH Muhammad Imanuddin Sumar alias Abah menjalani pemeriksaan sekitar 10 jam terkait dugaan kekerasan seksual terhadap santri. Kuasa hukumnya menyebut ia membantah tuduhan.

tgh-abah-jalani-pemeriksaan-kasus-kekerasan-seksual

Eks pimpinan Pondok Pesantren Abul Barokat Wannafahat, Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Imanuddin Sumar alias AIS atau Abah, menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual di Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Senin (28/09). Pemeriksaan berlangsung sekitar 10 jam dan berakhir pada sore hari.

Kuasa hukum AIS, Yuda Aditya Maatfa, menyebut kliennya menjawab 52 pertanyaan penyidik. Ia juga menyatakan AIS membantah tuduhan tersebut. Seusai pemeriksaan, belum ada keterangan dari kuasa hukum mengenai keputusan penahanan terhadap kliennya.

Pemeriksaan TGH Abah berlangsung sekitar 10 jam

AIS keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 16.20 WITA bersama istrinya, Hurmiyati, dan tim kuasa hukum. Ia tidak memberikan pernyataan kepada wartawan. AIS hanya tersenyum dan menjawab sapaan dengan mengucapkan salam.

Yuda mengatakan kliennya tetap merasa tidak melakukan pelecehan seksual. “Terkait tuduhan-tuduhan itu tetap Abah bantah,” kata Yuda seusai pemeriksaan. Ia belum mengetahui apakah penyidik akan kembali memanggil AIS untuk pemeriksaan lanjutan, tetapi memastikan kliennya akan kooperatif mengikuti proses hukum.

Sebelumnya, AIS tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pertama pada Kamis (24/09). Menurut kuasa hukumnya, saat itu AIS berhalangan karena sakit. Hurmiyati juga sebelumnya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Senin (21/09), tetapi kemudian hadir mendampingi AIS saat pemeriksaan berlangsung.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santri perempuan di pesantren yang pernah dipimpin AIS. Tuduhan tersebut mencuat setelah sejumlah mantan santri mengumpulkan bukti dan menyampaikan kesaksian. AIS sebelumnya menyebut tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak benar dan tidak berdasar.

Jumlah pelapor dugaan kekerasan seksual bertambah

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Joko Jumadi, menyebut jumlah orang yang menyatakan diri sebagai korban mencapai 16 orang hingga Senin (28/09). Dari jumlah tersebut, 12 orang telah dibawa untuk menjalani pemeriksaan polisi.

Jumlah itu bertambah dari laporan sebelumnya. Pada Sabtu (26/09), Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP Punguan Hutahaean menyampaikan bahwa empat orang tambahan telah melapor, sehingga saat itu terdapat sembilan pelapor yang didampingi. Dua hari kemudian, Joko mengatakan seorang lagi menghubungi LPA dan menyatakan menjadi korban.

LPA juga telah mengajukan permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Salah satu korban yang diajukan untuk mendapat perlindungan berinisial S, seorang alumni pesantren tersebut. Menurut Joko, langkah itu diharapkan dapat membuka ruang bagi korban lain untuk menyampaikan kesaksian.

Dalam liputan investigasi BBC Eye, sejumlah mantan santri disebut berani bersuara meski mengaku mengalami intimidasi dan dipaksa bungkam. Informasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian laporan mengenai dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren, yang kini sedang ditangani kepolisian.

Kepemimpinan pesantren beralih saat proses hukum berjalan

Setelah kasus tersebut menjadi perhatian publik, AIS mundur dari posisi pimpinan Ponpes Abul Barokat Wannafahat di Desa Bunkate, Lombok Tengah. Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi kemudian dipercaya mengambil alih kepemimpinan pada Jumat (25/09).

TGB, yang juga dikenal sebagai mantan gubernur NTB dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah, menyatakan akan mengawal proses hukum. Pergantian kepemimpinan itu berlangsung ketika polisi masih memeriksa laporan dan keterangan para pelapor.

Di sisi lain, AIS pernah menyatakan siap menghadapi proses hukum untuk membuktikan kebenaran secara objektif. Perkara ini masih berada dalam penanganan kepolisian, sementara para pelapor telah menjalani pemeriksaan dan permintaan perlindungan bagi korban diajukan. Perkembangan penyidikan berikutnya akan menentukan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terkait.

Garispublik